SUARAMALANG.COM, Kota Magelang – FKUB Kota Magelang berkolaborasi dengan Program Studi Magister Sosiologi DPPS Universitas Muhammadiyah Malang mengadakan FGD (Focus Group Discussion) tentang Peran, Permasalahan, dan Tantangan FKUB dalam Memperkuat Kebijakan Moderasi Beragama yang berlangsung di Ruang Pertemuan lantai 2, DPUPR Kota Magelang, Senin ( 20/10). Dua birokrat dari Kesbangpol dan 13 pengurus dan anggota FKUB mengikuti kegiatan ini.
Rachmad K.Dwi Susilo Ph.D , Ketua Program Studi Magister Sosiologi DPPS, sebagai pemantik diskusi ini menyatakan FGD bertujuan memperkuat moderasi beragama dengan mendorong tata kelola kolaboratif (collaborative governance) lokal. Dengan tata kelola ini, capaian pekerjaan pemerintah kota lebih terukur dan pemberdayaan sosial dan agama semakin baik.
Diskusi terfokus ini muncul disebabkan okeh permasalahan di lapang. Secara sosiologis, aktor-aktor moderasi di rata-rata kota masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal dengan kolaborasi semua pekerjaan aktor menjadi ringan. “Selain itu, pemerintah perlu didorong agar relasi produktif aktor bisa ditingkatkan” imbuh alumni Hosei University, Jepang ini.
Ketua FKUB Kota Magelang, KH. Achmad Rifai mengapresiasi FGD ini mengingat Magelang memiliki indeks kota toleran (IKT) ke-4 se Indonesia. Ia katakan program dan capaian program FKUB kota ini sejatinya menjadi “tantangan bersama” warga kota. Untuk itu kerja sama dengan kampus merupakan salah satu strategi efektif.
“FKUB sudah membuat banyak kerja sama dengan instansi pemerintah dengan lembaga pendidikan. Kita berharap tahun depan peringkat kita naik ke 1 atau 2” tegas Rifai.
Sementara itu, Tohir Palisoa, sekretaris FKUB menyatakan FKUB Kota Magelang telah melakukan upaya-upaya agar Kota Magelang Toleran Berkelanjutan.
Integrasi dengan kampung religi dan lembaga-lembaga pendidikan sudah dilakukan. Ia berharap ada penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan aktor-aktor dengan visi bersama.
Kegiatan akademik yang dikemas santai ini diharapkan melahirkan setidak tidaknya dua keuntungan. Dari sisi akademis, akan melahirkan model tata kelola kolaborasi berbasis pemberdayaan dalam memperkuat kebijakan kota moderasi sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah, FGD akan memantik ide2 besar untuk peningkatan indeks kota toleran sehingga masuk dalam tiga besar.
Pewarta: *Bahari
