SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Warga RT 4 RW 5 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, terpaksa membangun jembatan darurat dari bambu di atas struktur Jembatan Sonokembang yang ambrol diterjang banjir pada 10 Oktober 2025 lalu.
Aksi swadaya itu dilakukan lantaran akses penghubung utama warga terputus total dan belum ada solusi nyata dari Pemerintah Kota Malang.
Jembatan bambu yang dibuat secara mandiri oleh warga hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Meski darurat, jembatan ini menjadi satu-satunya jalur alternatif agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Namun, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) justru menyampaikan sikap yang dinilai tidak solutif atas inisiatif warga tersebut.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menegaskan bahwa Pemkot tidak melarang, tetapi juga tidak merekomendasikan pembuatan jembatan bambu di atas struktur yang rusak itu.
“Pemkot Malang pada prinsipnya tidak melarang sekaligus tidak merekomendasikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).
Dandung menyebut, Pemkot hanya menekankan agar warga menjaga keamanan jembatan darurat tersebut selama 24 jam.
“Kami hanya menekankan agar dijaga dan diawasi keamanannya selama 24 jam, saat akses jembatan bambu itu dibuka untuk akses penyebarangan. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa jembatan darurat itu berpotensi berbahaya.
“Saya kemarin sudah ketemu dan ngobrol dengan warga sekitar. Saya sampaikan tidak melarang tetapi juga tidak merekomendasikan. Karena kondisi Jembatan Sonokembang yang menjadi tumpuan jembatan bambu berbahaya dan sangat mengkhawatirkan,” tandasnya.
Pernyataan itu mempertegas posisi pemerintah yang hingga kini belum menghadirkan langkah konkret selain imbauan pengawasan.
Padahal, warga terus menggunakan jembatan bambu karena kebutuhan mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Mohammad Al-Katiri , salah seorang warga Jl. Sulfat menyayangkan, lambannya penanganan jembatan Sonokembang di kawasan Sulfat Utara itu oleh Pemkot Malang. Apalagi jembatan tersebut merupakan akses utama warga dari berbagai daerah dari arah Malang utara maupun yang ke arah Malang kota bagian selatan.
” Saya menyesalkan kalo Pemkot Malang tidak segera dibangun dengan alasan anggaran atau dana, berarti Pemkot tidak punya kepedulian terhadap masyarakat, ” katanya geram.
Sementara itu, Dandung mengungkapkan bahwa pemasangan jembatan Bailey akan menjadi solusi sementara.
“Kami akan memasang jembatan bailey di lokasi tersebut. Akan kami lakukan secepatnya,” ucapnya.
Ia menargetkan pemasangan dilakukan pada November 2025 dan bisa rampung sebelum akhir tahun, dengan sistem sewa jembatan senilai tidak sampai Rp1 miliar.
Meski demikian, Dandung menegaskan bahwa Pemkot tidak pernah menjanjikan waktu pasti pembangunan jembatan tersebut.
“Kami sendiri tidak pernah menjanjikan seperti itu, hanya saja diupayakan secepatnya. Jadi lebih cepat lebih bagus, kami pun saat ini tengah memproses pencairan BTT-nya,” jelasnya.
Adapun perbaikan permanen Jembatan Sonokembang baru akan dilakukan pada tahun 2026, dengan biaya pembangunan ulang mencapai Rp5,3 miliar.
Situasi ini membuat warga masih harus bergantung pada jembatan bambu seadanya, sementara pemerintah belum mampu memberi solusi nyata dalam waktu dekat.
