SUARAMALANG.COM, Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan atau government shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran hingga tenggat waktu 1 Oktober 2025. Peristiwa ini menjadi penutupan pertama dalam hampir tujuh tahun, sekaligus yang ketiga di era Presiden Donald Trump.
Kantor Anggaran Gedung Putih segera memerintahkan seluruh lembaga federal menjalankan rencana darurat akibat kekosongan anggaran. Shutdown ini membuat ratusan ribu pegawai federal dirumahkan tanpa gaji, sementara berbagai layanan publik non-esensial dihentikan.
Apa Penyebab Shutdown AS 2025?
Kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat terkait pendanaan layanan kesehatan menjadi pemicu utama. Demokrat menolak rancangan anggaran yang diajukan Trump dan Partai Republik karena dinilai merugikan akses kesehatan warga, terutama pemotongan subsidi premi Obamacare dan dana Medicaid.
Sementara itu, Partai Republik menegaskan rancangan anggaran mereka penting untuk efisiensi fiskal. “Mereka harus melepaskan sandera,” ujar Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menyindir sikap Demokrat.
Sebaliknya, Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer dan Ketua Fraksi Demokrat DPR Hakeem Jeffries menuding Trump menjadikan kesehatan rakyat sebagai alat tawar-menawar. “Setelah berbulan-bulan membuat hidup rakyat Amerika lebih sulit dan mahal, Trump dan Partai Republik kini menutup pemerintahan karena tidak mau melindungi layanan kesehatan masyarakat,” tegas mereka.
Bagaimana Proses Shutdown Terjadi?
Menurut laporan BBC dan ABC News, pada Senin, 29 September 2025, Trump mengundang pemimpin Senat dan DPR ke Gedung Putih untuk mencari solusi. Namun, pertemuan berakhir tanpa kemajuan.
Dua rancangan undang-undang pendanaan yang diajukan kemudian gagal lolos di Senat pada 30 September. Akibatnya, pemerintah resmi kehabisan dana pada 1 Oktober 2025 pukul 00:01 waktu setempat, memicu shutdown otomatis.
Dampak Shutdown terhadap Layanan Publik
Shutdown tidak berarti semua layanan berhenti total. Beberapa sektor vital seperti keamanan perbatasan, rumah sakit pemerintah, pengendalian lalu lintas udara, dan penegakan hukum tetap berjalan. Namun, pegawai yang bertugas di sektor tersebut harus bekerja tanpa gaji sementara.
Sebaliknya, layanan non-esensial seperti taman nasional, museum Smithsonian, pemeriksaan keamanan pangan, program bantuan prasekolah, hingga penerbitan data ekonomi resmi ditangguhkan. Kondisi ini memengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan warga Amerika.
Nasib Pegawai Pemerintah Federal
ABC News mencatat hingga 4 juta pegawai federal, termasuk 2 juta personel militer aktif, berpotensi tidak menerima gaji selama shutdown. Sekitar 750.000 pegawai langsung terkena cuti tanpa dibayar (furlough).
Kali ini, ancaman lebih serius muncul karena Trump mengisyaratkan adanya pemangkasan pegawai permanen. Sekitar 150.000 pekerja federal juga diperkirakan keluar dari birokrasi melalui program pengunduran diri yang dipicu inisiatif DOGE. Kombinasi PHK, pensiun dini, dan cuti tanpa gaji membuat banyak keluarga pegawai menghadapi kesulitan finansial.
Dampak Ekonomi dan Pasar Global
Shutdown diprediksi menekan perekonomian AS. Bloomberg Economics memperkirakan jika berlangsung tiga pekan, tingkat pengangguran bisa naik dari 4,3% menjadi 4,6–4,7%.
Selain itu, rilis data ekonomi penting seperti laporan ketenagakerjaan Biro Statistik Tenaga Kerja AS ditunda, membuat The Federal Reserve kehilangan indikator kunci dalam menentukan arah suku bunga.
Efeknya langsung terasa di pasar global. Saham Asia dan indeks berjangka AS melemah, sementara dolar terkoreksi terhadap mata uang utama. Investor khawatir penutupan berkepanjangan akan menekan konsumsi dan memicu gejolak finansial.
Sejarah juga mencatat, tidak semua kerugian ekonomi dapat dipulihkan. Pada shutdown 2018–2019, ekonomi AS kehilangan US$3 miliar secara permanen dari total kontraksi US$11 miliar.
Bagaimana Dampak Sosialnya?
Efek shutdown menyebar ke seluruh negeri, tidak hanya di Washington DC. Program bantuan pangan untuk perempuan, bayi, dan anak-anak (WIC) terancam berhenti jika shutdown berlanjut lebih dari sepekan.
Banyak keluarga pegawai federal mulai bergantung pada bantuan makanan dari organisasi lokal. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebuntuan politik di tingkat elit berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat.
Apa Selanjutnya?
Tanpa kompromi baru, subsidi premi Obamacare akan kedaluwarsa pada 31 Desember 2025, mengancam lonjakan premi bagi sekitar 20 juta pemegang polis. Beberapa senator Demokrat moderat mulai memberi sinyal kompromi dengan syarat adanya negosiasi serius terkait biaya kesehatan.
Namun, dengan kedua belah pihak tetap bersikukuh, tidak ada kepastian kapan pemerintahan federal AS bisa kembali beroperasi penuh.
Pewarta : M.Nan
