Suaramalang.com – Menyebut Prabowo Subianto produk politik Orde Baru tidak begitu penting, toh semua sudah memahami memang demikian. Tapi apakah tokoh produk Orde Baru ini akan berlaku otoriter saat menjadi Presiden? Nampaknya gejala itu sudah terlihat terang.
Koalisi KIM-Plus bentukan Prabowo Subianto yang merangkul hingga 84 persen suara di Parlemen, mendorong terjadinya fenomena Cakada melawan Kotak Kosong, adalah sinyal kuat bahwa Mantan Danjen Kopassus yang pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Baharuddin Jusuf Habibie itu sedang menyiapkan pemerintahan otoritarian.
Melalui kejahatan Pemilu dan Pilpres 2024, Prabowo Subianto dimenangkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan aneka rumors berbau tidak sedap. Sejak dari tahapan pencalonan di KPU, manipulasi suara, penyalahgunaan APBN atas nama Bansos untuk kepentingan politik Pilpres, semua sudah tersiar luas sebagai konsumsi publik.
Perencanaan untuk menghadirkan pemerintahan otoritarian, mengebiri demokrasi, mempreteli hak-hak warga negara, pada akhirnya nanti terus akan berlanjut hingga ke perampasan hak-hak ekonomi masyarakat.
Alurnya mesti demikian. Dan pada akhirnya rakyat yang tidak berdaya akan menjerit dibuatnya. Harga-harga niscaya akan dinaikkan terus, pajak diperbesar, tanah rakyat di rampas, biaya pendidikan jadi mahal, orang yang sakit akan makin banyak, pengangguran kian meningkat, dan kemiskinan absolute tentu saja dengan sendirinya bertambah.
Karena itu, memang sebaiknya sebelum situasi horor itu melanda, konsolidasi gerakan masyarakat sipil mesti di massifkan. Tentu saja jika energi untuk itu masih tersedia.
Namun bilamana energy masyarakat pun sudah tiada, maka “jalan sunyi” menghiba kehadirat Ilhai Rabbi itulah solusi terakhirnya.
Tapi solusi semacam itu hanya milik mereka yang beriman. Bagi yang imannya kurang beres, bisa jadi aksi kriminal akan menjadi pilihan mereka. Dan bagi yang sudah putus harapan melakukan bunuh diri mungkin menjadi solusi yang akan di tempuh.
Gambaran suram bernada horor ini, bisa anda sepelekan hari ini; namun lihat saja realitasnya di tahun kedua atau ketiga Pemerintahan Prabowo Subianto kelak.
Kerusakan yang diproduksi oleh rezim pemerintahan Jokowi di periode keduanya, dengan aneka kebijakannya yang grasa-grusu, seperti Proyek Strategis Nasional maupun proyek IKN, tinggal menunggu saja ledakan sosial menyertainya. Penggusuran paksa masyarakat di lokasi PIK-2 dipastikan menimbulkan nestapa kemanusiaan di kalangan rakyat kecil, demi kenyamanan segelintir orang kaya pendukung rezim Jokowi.
Mari kita amati perkembangan dari perencanaan pemerintahan otoritarian ala Prabowo Subiyanto dan Gibran bin Jokowi ini. (*)
Oleh Hasanuddin
