SUARAMALANG.COM, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan publik usai keputusan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan ini pertama kali diumumkan oleh Bupati Pati, Sudewo, dalam rapat bersama camat dan perwakilan organisasi PASOPATI pada Minggu, 18 Mei 2025.
Menurut Sudewo, penyesuaian tarif PBB dilakukan karena selama 14 tahun terakhir tidak pernah ada kenaikan pajak tersebut di Kabupaten Pati.
“Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo dalam pernyataan resmi yang diunggah di situs Humas Kabupaten Pati pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa pendapatan dari sektor PBB di Kabupaten Pati hanya sekitar Rp29 miliar per tahun, tertinggal jauh dari Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, meski secara luas wilayah dan populasi, Pati dinilai lebih besar.
Kebijakan ini segera memicu kegelisahan warga yang merasa keberatan dengan lonjakan pajak yang dinilai tidak rasional dan memberatkan ekonomi masyarakat.
Puncak keresahan muncul setelah pernyataan Sudewo dalam sebuah video viral yang tersebar luas di media sosial, khususnya Instagram @flokjog, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” tegas Sudewo dalam video tersebut.
Pernyataan itu dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan menyulut emosi warga yang merasa suara mereka diabaikan.
Sebagai bentuk protes, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Sejak 1 Agustus 2025, posko penggalangan logistik aksi mulai didirikan di berbagai titik, salah satunya di sisi barat Kantor Bupati Pati.
Donasi berupa air mineral, makanan ringan, rokok, hingga telur dan tomat busuk dikumpulkan warga sebagai bentuk dukungan terhadap aksi, sekaligus simbol protes terhadap kebijakan kenaikan PBB.
Namun situasi memanas ketika pada Selasa pagi, 5 Agustus 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan posko logistik utama yang berada dekat proyek pembangunan videotron kantor bupati.
Petugas berdalih bahwa area tersebut akan digunakan untuk persiapan peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Penertiban itu memicu adu mulut antara Ahmad Husein selaku inisiator aksi dengan Plt Sekda Pati, Riyoso, serta Plt Kasatpol PP, Sriyatun.
“Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin,” ujar Ahmad Husein dengan nada tinggi di lokasi kejadian.
Aksi pembubaran semakin ricuh saat petugas mencoba mengangkut ratusan dus air mineral ke atas truk Satpol PP.
Salah satu tokoh aksi, Supriyono alias Botok, memanjat truk dan melemparkan kembali dus-dus tersebut ke jalan.
“Riyoso, apa salah kami, he? Suruh Sudewo keluar. Jangankan 50 ribu orang, sama saya saja!” bentak Supriyono di tengah kerumunan massa.
Dorong-dorongan pun tak terelakkan di halaman Kantor Bupati, sementara sebagian warga menuding pemerintah bersikap semena-mena terhadap rakyat kecil.
“Karaoke ilegal kamu biarkan. Malah wong cilik kamu injak-injak! Pengecut kamu, Riyoso,” teriak Supriyono yang terus menolak pembubaran.
Usai pembubaran, massa sempat mengejar truk Satpol PP hingga ke Kantor Sekretariat Daerah dan kantor Satpol PP untuk meminta barang donasi dikembalikan.
Koordinator aksi, Supriyono, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Kapolresta Pati dan Bupati terkait kegiatan penggalangan dana sejak awal bulan.
“Donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kami memprotes tindakan tersebut, karena kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025,” ujarnya kepada wartawan di lokasi, Selasa, 5 Agustus 2025.
Di tengah tekanan dan intimidasi, warga tetap bersikukuh akan menggelar aksi damai sebagai bentuk perlawanan terhadap kenaikan PBB.
Teguh Istiyanto, salah satu relawan aksi, menegaskan bahwa gerakan ini murni berasal dari keresahan warga, tanpa sponsor atau pendanaan pihak luar.
“Kami tidak menerima uang karena khawatirnya dikira aksi massa ini ada yang mendanai, ada yang jadi sponsor,” ungkapnya.
“Padahal, aksi ini murni muncul dari keresahan masyarakat. Ini gerakan rakyat. Bukan bayaran, titipan, apalagi pesanan,” sambungnya.
Komitmen juga datang dari warga biasa seperti Candra Adi Wibowo asal Margorejo, yang menyatakan siap bergabung dalam aksi unjuk rasa.
“Saya mendukung aksi ini karena saya orang Pati. Saya tidak mau Pati ditindas seperti ini. Insyaallah, tanggal 13 nanti saya ikut demo. Turunkan pajak PBB!” tegasnya.
Ketegangan antara pemerintah daerah dan warganya diperkirakan akan terus meningkat menjelang hari aksi, dengan sorotan publik tertuju pada bagaimana respons aparat dan Bupati Sudewo dalam menghadapi gejolak sosial ini.
Pewarta : Kiswara
