SUARAMALANG.COM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih untuk ketiga kalinya dalam masa pemerintahannya, Rabu (17/9/2025), sebagai bagian dari langkah politik untuk memperkuat stabilitas pemerintahan usai gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 yang berlangsung selama sepekan di berbagai kota.
Pelantikan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara Jakarta dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, elite partai politik, serta perwira tinggi TNI-Polri, di tengah hujan deras yang mengguyur kompleks Istana Kepresidenan.
Berdasarkan pantauan, para menteri laki-laki yang hadir kompak mengenakan jas hitam, peci hitam, dan dasi biru, yang dianggap sebagai simbol loyalitas serta soliditas politik di dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Nama yang paling disorot dalam reshuffle ini adalah Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago yang resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan posisi sementara yang sebelumnya dirangkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku dirinya mendapat undangan resmi untuk menghadiri pelantikan Menko Polkam, dan ia menegaskan posisinya berada di bawah koordinasi kementerian yang baru tersebut.
“Saya memang mendengar ada pelantikan Menko Polkam, karena sebagai Mendagri saya berada di bawah koordinasinya,” ujar Tito Karnavian, Rabu (17/9/2025), saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.33 WIB.
Tito juga menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui detail nama yang akan dilantik, sebab hanya menerima undangan resmi untuk hadir.
“Saya belum tahu, sebab saya hanya mendapat undangan saja,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9/2025).
Selain pelantikan Menko Polkam, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru yang menandai perubahan besar di Kabinet Merah Putih, termasuk Erick Thohir yang digeser dari posisi Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Pergantian Erick Thohir memicu spekulasi politik terkait pengaruhnya menjelang Pemilu 2029, mengingat Erick dikenal memiliki basis politik yang kuat dan kerap disebut sebagai kandidat potensial calon wakil presiden.
Angga Raka Prabowo juga dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), memperkuat fungsi komunikasi politik pemerintahan di tengah meningkatnya tekanan publik dan oposisi.
Reshuffle ini turut menghadirkan nama-nama dari berbagai partai politik koalisi, seperti Afriansyah Noor dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjabat Wakil Kepala BPJPH, Rohmat Marzuki dari Partai Gerindra, serta Farida Farichah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Salah satu yang menarik perhatian adalah Nanik Sudaryati Deyang, pejabat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mengungkapkan bahwa dirinya menerima panggilan mendadak untuk menghadiri pelantikan dengan mengenakan pakaian nasional.
“Saya diminta ke Istana memakai baju nasional, karena tadi Mas Teddy yang menelepon saya dan menyampaikannya langsung,” ungkap Nanik kepada jurnalis, Rabu (17/9/2025).
Kurang dari setahun masa pemerintahannya, Prabowo telah tiga kali melakukan perombakan kabinet yang menunjukkan dinamika politik dan konsolidasi kekuasaan yang sangat aktif di lingkaran pemerintahan.
“Keputusan ini sepenuhnya merupakan hak konstitusional Presiden, dan diambil semata-mata demi kepentingan bangsa,” tegas Sekretaris Kabinet dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk, mengubah, dan menghapus kementerian dalam rangka menjalankan program pemerintahannya.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Arief Santoso, menilai reshuffle kali ini bukan sekadar teknis, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi politik Presiden Prabowo di tengah situasi politik yang penuh tekanan.
“Reshuffle kali ini tidak hanya teknis, tetapi juga strategis secara politik,” jelas Dr. Arief Santoso, Rabu (17/9/2025).
“Perombakan ini merupakan pesan bahwa Presiden ingin memperkuat basis kekuasaan di sektor keamanan dan keumatan, sementara pergantian Erick Thohir juga menjadi langkah untuk mengatur peta kekuatan menuju Pilpres 2029,” lanjutnya.
Selain itu, reshuffle ini dinilai sebagai upaya Presiden untuk meredam gejolak politik pasca demonstrasi besar, dengan memperkuat koordinasi kementerian yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan nasional dan komunikasi politik.
Berikut daftar lengkap pejabat yang hadir ke Istana Negara jelang reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu (17/9/2025):
Farida Farichah – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Erick Thohir – Menteri BUMN (dilantik menjadi Menpora).
Sonny Sanjaya – Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN).
Ahmad Dofiri – Mantan Wakapolri.
Dedi Prasetyo – Wakapolri (Komjen Pol).
Afriansyah Noor – Politikus PBB/Wakil Kepala BPJPH.
Rohmat Marzuki – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah.
Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi).
Nanik Sudaryati Deyang – Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).
Lodewijk Freidrich Paulus – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam).
Syahardiantono – Kabareskrim Polri (Komjen Pol).
Sarah Sadiqa – Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP.
Mira Tayyiba – Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.
Daftar ini memperlihatkan kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat kementerian, perwira tinggi kepolisian, politisi partai koalisi, hingga pejabat strategis lembaga pemerintah, yang menandakan reshuffle ini merupakan agenda politik besar untuk konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto berupaya menjaga stabilitas politik dan memperkuat basis kekuasaan pemerintahannya, sekaligus mengirimkan pesan kepada publik bahwa pemerintahan masih berjalan solid di tengah tekanan politik yang meningkat.
Pewarta : Kiswara
