SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke program lain jika dana Rp171 triliun yang dialokasikan tidak terserap optimal hingga akhir tahun anggaran 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana MBG bisa dialihkan untuk memperpanjang program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi keluarga penerima manfaat atau untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, jika defisit APBN dapat ditekan, maka pemerintah tidak perlu menambah utang baru.
Hal ini sangat penting mengingat sekitar 70 persen penerimaan APBN bersumber dari pajak dan sisanya ditutup melalui pembiayaan, termasuk utang negara.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi jumlah penyerapannya, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau utang,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan hingga Agustus 2025, BGN baru menyerap Rp13,2 triliun atau 7,7 persen dari total dana MBG yang dianggarkan.
Rendahnya serapan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Presiden Prabowo disebut telah memberikan persetujuan penuh terhadap kebijakan realokasi ini.
“Dia (presiden) bilang, ‘Saya oke, bagus,’” ungkap Purbaya.
Langkah realokasi ini memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan regulasi pengelolaan APBN, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk memindahkan anggaran yang tidak terserap ke pos lain yang lebih produktif.
Ekonom menilai, pengalihan dana ke bantuan pangan beras akan memberikan efek langsung terhadap daya beli masyarakat, sekaligus mengurangi tekanan inflasi pangan.
Sementara itu, jika dana dialokasikan untuk menekan defisit, hal ini akan memperkuat posisi fiskal negara dan menurunkan ketergantungan pada utang luar negeri.
Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko politik karena MBG merupakan janji kampanye utama Presiden Prabowo.
Jika program ini gagal terealisasi secara maksimal, pemerintah dapat menghadapi kritik tajam dari publik dan oposisi politik.
Dengan waktu yang tersisa hanya tiga bulan sebelum penutupan tahun anggaran, keberhasilan pemerintah akan ditentukan oleh kemampuan BGN mempercepat penyerapan serta efektivitas Kementerian Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pengalihan dana secara tepat sasaran.
Pewarta : M.Nan
