SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Muncul desas-desus terkait isu seputar pelantikan Sekda dan sejumlah Camat, serta pengembalian drg. Wijanto Wijoyo sebagai Kadinkes. Dalam isu tersebut, diduga ada pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai ajang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Hal tersebut dilakukan dengan modus praktik jual beli jabatan secara terstruktur dan masif. Berdasarkan penelusuran yang didapat media ini, terdapat tiga aktor utama dalam praktik kotor ini.
Ketiganya adalah PNS senior di Kabupaten Malang berinisial FHM, EM, dan AW. Kabarnya, mereka kini dipercaya oleh Bupati Sanusi dan kerap mengatur penempatan pejabat, khususnya kepala OPD dan camat.
Modusnya dilakukan dengan melibatkan timses dari unsur ASN, camat, dan sekcam yang bergerak secara door to door hingga dari kafe ke kafe. Mereka menawarkan jabatan yang sebelumnya sudah diajukan TPK dan disetujui Bupati.
Tentunya tak lupa bahwa tawaran tersebut diikuti dengan imbalan bernilai fantastis bagi siapa pun yang ingin menduduki posisi camat atau kepala OPD. Hasil dari jual beli jabatan ini disebut-sebut digunakan untuk menopang operasional Bupati sekaligus menutup utang pilkada.
Peristiwa tersebut sudah sepatutnya menjadi cambuk bagi pimpinan daerah terkait, dalam hal ini tentu Bupati Malang, HM. Sanusi. Ketegasan sikap Bupati Sanusi menjadi hal penting terkait kabar tersebut, tidak cukup hanya sekedar membantah.
“Pak Bupati harus bersikap tegas, terlepas isu tersebut benar atau tidak. Paling tidak, ada keseriusan dari beliau,” jelas Gubernur LIRA Jawa Timur, M. Zuhdy Achmadi, melalui sambungan seluler, Senin (29/9/2025)
Pria yang akrab disapa Didik ini mengatakan, Bupati Malang tak seharusnya membiarkan isu tersebut menguap dengan sendirinya. Artinya harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran isu tersebut.
“Kalau mau jelas, ya tentu harus ada penelusuran. Penyelidikan mungkin bisa mulai dilakukan, bila perlu adukan ke Polisi, agar jadi efek jera bagi pelaku,” tegas Didik.
Jika tidak, lanjut Didik, maka akan sangat mungkin dapat berdampak pada nama baik Bupati Malang, HM. Sanusi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang secara kelembagaan.
“Sangat tidak etis jika nama baik pak Bupati yang harus dipertaruhkan atau dikorbankan atas ulah oknum ASN yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” jelas Didik.
Menurutnya, jika tak segera ada langkah tegas, sorotan malah dapat berpotensi mengarah kepada kepala daerah. “Bisa saja nanti publik menilai bahwa kepala daerah yang melindungi tiga oknum ASN itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi kepada wartawan saat pelantikan Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dan sejumlah camat di Pendopo Kabupaten, membantah adanya transaksional dalam pemilihan dan penempatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Malang, baik sekda, kepala dinas maupun camat.
Mereka dipilih secara profesional lewat seleksi ketat. “Saya tegaskan dan saya yakinkan tidak ada upaya transaksional dalam pengisian jabatan di Pemkab, murni lewat seleksi,” katanya seusai melantik sejumlah pejabat kepada wartawan Kamis (26/9/2025).
Pewarta :* M. Nan /Solihin
