SUARAMALANG.COM, Surabaya – Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MM menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan Forkopimcam se Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11).
Kegiatan tersebut mengusung tema Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum dengan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Sos, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai langkah nyata dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah di tengah meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi publik.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan arahan resmi melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 300 tanggal 3 September 2025, yang meminta seluruh kepala daerah memastikan kesiapsiagaan keamanan mulai dari tingkat provinsi hingga RT/RW.
“Berdasarkan laporan yang masuk, 87,73 persen Pemerintah Daerah telah melakukan langkah konkret. Di antaranya melalui pelaksanaan rapat Forkopimda, pertemuan tokoh masyarakat, apel kebangsaan, doa bersama, gerakan pangan murah, hingga pengaktifan kembali pos-pos siskamling,” jelas Wamendagri.
Ia menambahkan, secara nasional terdapat 469.760 pos siskamling yang tersebar di 75.266 desa dan 8.496 kelurahan, dengan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak memiliki pos siskamling yakni 117.210 pos.
“Ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Kita memiliki kekuatan di tingkat akar rumput yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Wamendagri juga menegaskan bahwa Forkopimda memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi untuk memastikan kebijakan pusat terimplementasi efektif di daerah.
Ia menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum agar stabilitas sosial tetap terjaga.
“Penyampaian aspirasi dijamin oleh negara, tetapi tetap harus berada dalam koridor hukum dan ketertiban. Forkopimda perlu menjadi mediator, membuka ruang dialog, sekaligus bertindak tegas jika terjadi ancaman terhadap keselamatan publik,” pungkasnya.
Melalui kehadiran Bupati Malang bersama Forkopimda Jawa Timur, rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas lintas sektor dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah hingga ke tingkat desa.
Dengan implementasi aktif Siskamling, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem keamanan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat stabilitas nasional berbasis masyarakat.
