SUARAMALANG.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (07/11/2025), menandai dimulainya langkah strategis pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi kepolisian secara terarah dan menyeluruh.
Komisi yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie tersebut dipastikan akan langsung bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dinilai mendesak dalam rangka memperbaiki sistem, tata kelola, dan arah kelembagaan Polri pascareformasi.
Jimly menegaskan bahwa komisi akan bekerja secara efektif, sistematis, dan terbuka agar semua rekomendasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan publik terhadap lembaga kepolisian yang lebih responsif, akuntabel, dan modern.
Dalam keterangannya, Jimly menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung terkait ruang lingkup pekerjaan dan langkah-langkah yang menjadi prioritas komisi dalam waktu dekat.
“Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan, dipersiapkan oleh tim ini dan nanti secara periodik akan dilaporkan kepada Presiden untuk diambil keputusan. Tentu kami akan mengadakan rapat dulu intern, dan insyaallah hari Senin jam 1 kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri,” ujarnya.
Jimly juga menjelaskan bahwa arahan Presiden tidak hanya menitikberatkan pada pembenahan internal Polri, tetapi juga pada evaluasi lebih luas terhadap seluruh kelembagaan negara setelah era reformasi.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat—yang sempat memuncak pada Agustus lalu—menjadi salah satu faktor utama pembentukan komisi ini sebagai respons terhadap tuntutan publik atas perbaikan institusional.
“Nah salah satunya adalah kepolisian, sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa ialah gerakan nurani bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim,” tuturnya.
Jimly menambahkan bahwa proses kerja komisi sama pentingnya dengan hasil akhir rekomendasi, mengingat proses tersebut akan menentukan kualitas, relevansi, dan efektivitas reformasi yang diusulkan.
“Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh bagaimana caranya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jimly menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk koordinasi dengan tim internal yang sebelumnya telah dibentuk oleh Kapolri sebagai bentuk respons cepat institusi Polri terhadap aspirasi publik.
“Antartim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri mudah-mudahan ini saling menunjang. Dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” tandasnya.
Komisi ini dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Senin pukul 13.00 di Kantor Polri sebagai langkah awal menyusun kerangka kerja dan agenda yang akan dibahas secara berkelanjutan sebelum dilaporkan langsung kepada Presiden.
