SUARAMALANG.COM, Kota Medan – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mengecam tindakan serampangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang menyebabkan pendistribusian bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera menjadi terhambat.
Bantuan tersebut berasal dari donasi yang dikumpulan oleh Posko Malang Bersatu. Dimana posko ini merupakan gabungan dari sejumlah unsur relawan, salah satunya Gimbal Alas Indonesia.
Saat ini, kisruh pengiriman bantuan kemanusiaan yang melibatkan PT PELNI, BPBD Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhirnya menemui titik terang. Setelah serangkaian polemik administrasi, miskomunikasi, hingga adu argumen panas, seluruh pihak terkait menyatakan permohonan maaf kepada Posko Malang Bersatu dan berkomitmen melakukan pembenahan.
Kendati demikian, LIRA tetap mengecam atas tindakan sejumlah unsur dari Pemprov Sumut hingga menyebabkan pendistribusian bantuan itu tersendat.
“Kami paham, pemerintah itu tugasnya memang birokratif, tapi seharusnya birokrasi itu mempermudah layanan, bukan justru membuat urusan menjadi berbelit-belit,” tegas Gubernur LIRA Sumatera Utara, Rizaldi Mavi.
Ia pun memberikan ultimatum kepada Pemprov Sumut agar permintaan maaf yang telah dilakukan tersebut tak hanya selesai di bibir saja. Artinya harus diikuti dengan komitmen untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan.
“Itu menjadi sorotan se Indonesia. Kemarin pemerintah sudah ramai dibicarakan menolak bantuan asing, ini ada bantuan dari warganya sendiri kok dipersulit,” terangnya.
Informasi didapat media ini, bantuan yang dihimpun oleh Posko Malang Bersatu tersebut telah tertahan selama kurang lebih sepekan belum dapat didistribusikan.
Kendati telah mendapat permintaan maaf, tim relawan Posko Malang Bersatu masih belum dapat serta merta mendistribusikan bantuan tersebut.
Hal itu lantaran bantuan yang telah dihimpun ternyata telah dibongkar dan tercampur dengan barang-barang lain di luar bantuan yang telah dikumpulkan.
