SUARAMALANG.COM, Jawa Timur – Upaya Jawa Timur keluar dari jerat kemiskinan masih menghadapi tantangan besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada 2025 masih mendekati angka psikologis 10 persen dari total populasi.
Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli, menyebut sepanjang 2025 jumlah penduduk miskin di Jatim tercatat mencapai 3,876 juta jiwa atau setara 9,50 persen dari total penduduk.
“Kami mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025 mencapai 3,876 juta jiwa atau presentasenya setara dengan 9,50 persen dari total jumlah penduduk,” ujar Zulkipli, Jumat (9/1).
Angka tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah. Pasalnya, persentase itu nyaris menyentuh ambang 10 persen yang kerap dikaitkan dengan kemiskinan kronis jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat sasaran.
BPS memaparkan, jika ditinjau dari kelompok umur, kepala rumah tangga miskin di Jawa Timur pada 2025 paling banyak berasal dari kelompok usia lanjut. Kelompok usia di atas 60 tahun mendominasi dengan persentase mencapai 34,34 persen.
“Namun, persentase KRT miskin berusia 60 ke atas kota sebesar 32,35 persen, lebih rendah daripada di desa yang mencapai 35,74 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan pada kelompok usia lanjut membutuhkan pendekatan dan kebijakan khusus,” imbuh Zulkipli.
Data tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan di perdesaan masih lebih berat ditopang kelompok usia lanjut dibandingkan wilayah perkotaan.
Jika dilihat dari status perkawinan, BPS mencatat mayoritas kepala rumah tangga penduduk miskin di Jawa Timur masih berstatus kawin. Persentasenya mencapai 83,75 persen.
Sisanya terbagi pada status cerai mati sebesar 12,63 persen, cerai hidup 2,30 persen, dan belum kawin 1,27 persen. Zulkipli menjelaskan, pola ini relatif sama antara wilayah kota dan desa.
Namun, ada perbedaan kecil yang mencolok. Persentase kepala rumah tangga miskin berstatus belum kawin dan cerai mati cenderung lebih tinggi di perkotaan. Sementara di perdesaan, kepala rumah tangga miskin dengan status kawin masih mendominasi.
Dari sisi pekerjaan, kemiskinan di Jawa Timur masih lekat dengan sektor primer. Mayoritas penduduk miskin bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase mencapai 55,53 persen.
Sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja miskin adalah konstruksi sebesar 11,78 persen, disusul perdagangan 8,31 persen. Sisanya tersebar di berbagai sektor lain dengan porsi yang lebih kecil.
“Untuk menyusun kebijakan, data yang akurat dan rinci sangat dibutuhkan. Perlu dikaji lebih dalam tentang karakteristik penduduk miskin, mulai dari aspek demografi, pendidikan, kesehatan hingga perumahan,” kata Zulkipli.
Menurut BPS, karakteristik demografi seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, usia, status perkawinan, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran anak, hingga bidang pekerjaan menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan.
BPS juga mencatat perbedaan pola antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Proporsi kepala rumah tangga miskin laki-laki di kota lebih rendah dibandingkan desa. Sebaliknya, persentase kepala rumah tangga miskin perempuan di perdesaan justru lebih kecil dibandingkan perkotaan.
“Hasil kajian karakteristik ini diharap dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan di Jawa Timur,” tukas Zulkipli.
Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi dan karakteristik yang beragam, Jawa Timur dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memastikan setiap program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Sumber: Jawapos.com
