SUARAMALANG.COM, Kota Batu – Pemkot Batu mulai melakukan penyegaran besar-besaran di jajaran birokrasi. Sebanyak 15 pejabat eselon II resmi digeser dalam mutasi jabatan yang digelar Rabu (21/1/2026). Langkah ini dibaca sebagai sinyal awal penataan birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Nurochman dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto.
Rotasi tersebut menyentuh sejumlah posisi strategis, termasuk kursi Sekretaris Daerah (Sekda). Setelah sekitar tujuh tahun menjabat, Zadim Efisiensi kini bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum. Jabatan Sekda sementara masih diisi pelaksana harian (Plh).
Pergeseran juga terjadi di sektor pelayanan publik dan infrastruktur. Kepala Dinas PUPR Alfi Nurhidayat dipindah ke Dinas Pendidikan, sementara posisi PUPR kini diemban Esti Dwi Astuti. Sejumlah jabatan lain turut berganti, mulai dari Inspektur, Diskominfo, hingga Dinas Perhubungan dan Disnaker. Namun, beberapa kursi strategis masih kosong, seperti Sekda definitif, Kepala Diskumperindag, Kasatpol PP, dan Sekretaris DPRD.
Pemerhati sosial dan pemerintahan, Maryunani, menilai mutasi ini sebagai langkah wajar dan dibutuhkan dalam menjaga ritme organisasi pemerintahan.
“Dalam organisasi apa pun yang dibentuk manusia, mutasi adalah proses pokok yang harus terjadi. Tujuannya agar birokrasi tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintahan serta mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai mutasi penting untuk mencegah stagnasi serta membuka ruang regenerasi ASN, terutama di tengah banyaknya pejabat senior yang mendekati masa pensiun. “Ini penting untuk menghindari stagnasi dan kejenuhan yang bisa menurunkan motivasi kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Tourismologist Universitas Brawijaya, Faidlal Rahman, melihat rotasi jabatan di Pemkot Batu sebagai momentum strategis untuk menyesuaikan tata kelola birokrasi dengan karakter Kota Batu sebagai daerah pariwisata.
“Intinya, rotasi jabatan akan memiliki makna strategis apabila benar-benar digunakan untuk membentuk birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki visi pariwisata berkelanjutan,” tandasnya.
Ia menekankan pentingnya birokrasi yang mampu bekerja lintas sektor, berbasis data, serta membangun kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat agar pembangunan pariwisata tidak hanya berhenti di perencanaan, tetapi berdampak langsung pada kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.
Sumber: Malang Voice
