SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Malang menuntaskan tahapan akhir persiapan pelaksanaan program strategis nasional tahun 2026 melalui kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia, Selasa (27/1) pagi. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, sebagai tindak lanjut penetapan Kabupaten Malang sebagai daerah pilot project nasional di Provinsi Jawa Timur.
Penunjukan tersebut menempatkan Kabupaten Malang sebagai satu-satunya wilayah di Jawa Timur yang dipercaya pemerintah pusat untuk menjalankan program percontohan lintas sektor. Secara nasional, pilot project akan dilaksanakan di tujuh provinsi, masing-masing diwakili satu kabupaten atau kota. Dalam konteks ini, Pemkab Malang dinilai memiliki kesiapan kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta potensi sektor unggulan yang relevan dengan arah pembangunan nasional.
“Pilot project dari beberapa program strategis nasional akan dilaksanakan pada tujuh provinsi, dan di masing-masing provinsi untuk satu kabupaten/kota. Untuk Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan adalah di Kabupaten Malang,” ujar Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, seusai pertemuan di kantor Bappenas, Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Malang diterima oleh Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Rama G Notowidigdo dan Asisten Personal Menteri Prof. Dwija. Pertemuan difokuskan pada penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus pematangan skema kerja sama yang akan menjadi landasan implementasi program strategis nasional mulai tahun depan.
Hasil pembahasan menyepakati tiga sektor utama sebagai fokus kerja sama, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Ketiga sektor ini dipandang strategis karena beririsan langsung dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki karakter geografis dan demografis beragam.
Wakil Bupati Malang menjelaskan, pada sektor pertanian dan pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pendampingan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga hilirisasi. Sementara itu, pada sektor pendidikan, pemerintah pusat akan membantu membuka akses pendanaan berbasis hibah, sehingga pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Sektor pendidikan, PPN membantu mencari donor pembiayaan secara hibah, sehingga tidak bergantung kepada APBN maupun APBD. Selain infrastruktur pendidikan, Kementerian bersama Kemendikdasmen juga akan mencarikan solusi terkait tenaga kependidikan,” jelas Lathifah Shohib.
Kunjungan kerja ini turut melibatkan delapan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang, mulai dari Bappeda hingga dinas teknis yang membidangi pertanian, perikanan, peternakan, pendidikan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kehadiran lintas sektor tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesiapan teknis sejak tahap perencanaan, sekaligus mempercepat proses integrasi program di tingkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Malang dan Kementerian PPN/Bappenas dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman pada awal Februari 2026. Kesepakatan ini akan menjadi dasar formal pendampingan dan pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Malang, sekaligus mengikat komitmen kedua belah pihak dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Penetapan Kabupaten Malang sebagai pilot project nasional 2026 tidak hanya menjadi pengakuan atas kapasitas daerah, tetapi juga menempatkan tanggung jawab besar dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Keberhasilan program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke tingkat lokal.
