SUARAMALANG.COM, Kota Malang— Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal isu-isu strategis daerah, khususnya pembangunan Kabupaten Malang. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Seminar Legislatif & Musyawarah Mahasiswa (Musma) 2026 yang digelar di Gedung Aula Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA), Kepanjen, Sabtu (31/1/2026).
Dalam sambutannya, Alayk Mubarok menyoroti fenomena aksi demonstrasi mahasiswa yang selama ini lebih banyak mengangkat isu nasional. Menurutnya, isu nasional memang penting, namun mahasiswa juga tidak boleh melupakan persoalan-persoalan lokal yang justru memiliki dampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Malang.
“Selama ini unjuk rasa yang kita terima rata-rata isu nasional. Ketika di Jakarta pencet tombol aksi, daerah ikut bergerak. Isu nasional itu penting, tapi isu daerah jauh lebih penting untuk kita kawal bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Malang bersama jajaran eksekutif sangat mengharapkan sumbangsih pemikiran, ide, dan gagasan dari kalangan mahasiswa. Kritik dan aspirasi tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak melenceng dari tujuan.
Setiap tahun, lanjut Alayk, DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, tidak semua kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, memahami secara utuh proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran tersebut.
“Ini harus mulai diseriusi. Tanpa kritik dan aspirasi, kekuasaan dan kewenangan bisa membuat kita salah arah dalam pembangunan. Bahkan bisa salah besar,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa isu strategis daerah yang perlu dikawal mahasiswa, mulai dari efektivitas program pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, alokasi anggaran pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang. Menurutnya, mahasiswa jangan sampai kalah aktif dibandingkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengkritisi kebijakan publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak Kabupaten Malang dari keluarga kurang mampu. Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, termasuk penghafal Al-Qur’an.
“Saat ini untuk Unisma sudah kami berikan slot tersendiri. Untuk Universitas Negeri Malang, kami mencari anak-anak tahfidz yang hafal Al-Qur’an. Banyak santri penghafal Al-Qur’an berasal dari keluarga kurang mampu dan ini perlu kita fasilitasi,” jelasnya.
Wabup Lathifah menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan memang tidak bisa dirasakan hasilnya secara instan, berbeda dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan. Namun, dampak pendidikan diyakini jauh lebih besar dalam jangka panjang.
“Kalau bangun jalan, tiga bulan sudah terlihat hasilnya. Tapi pendidikan, hasilnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Namun itu investasi yang luar biasa,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa sebagai bagian dari upaya pemerataan dan keadilan. Baik untuk pendidikan dasar hingga menengah maupun perguruan tinggi, pemerintah bersama DPR terus membahas alokasi anggaran agar akses pendidikan semakin luas.
Dalam penutupnya, para narasumber mengingatkan mahasiswa agar menyalurkan aspirasi secara santun dan sesuai aturan. Etika dalam menyampaikan pendapat dinilai menjadi pembeda antara mahasiswa sebagai kaum intelektual dengan kelompok masyarakat lainnya.
“Menyampaikan aspirasi itu hak, tapi harus dengan cara yang beretika, tidak menghujat, dan tidak melanggar norma. Di situlah identitas mahasiswa terlihat,” pungkasnya.
