SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat strategi pengawalan program pertanian nasional dengan menggandeng Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pusat, menyusul pertemuan Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib dengan Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Langkah ini diarahkan untuk memastikan program strategis pertanian yang telah diproyeksikan bagi Kabupaten Malang tetap berjalan konsisten dan tidak bergeser ke daerah lain.
Pertemuan tersebut menegaskan kebutuhan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi tani nasional, terutama dalam konteks implementasi kebijakan pertanian yang kerap menghadapi tantangan di lapangan. Kabupaten Malang, sebagai salah satu lumbung pertanian di Jawa Timur, dinilai memiliki kepentingan besar agar program pusat tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi berlanjut hingga memberi dampak ekonomi nyata bagi petani.
Dalam pertemuan itu, Lathifah menekankan pentingnya pengawalan langsung dari tingkat pusat. “Kita mengajak serta HKTI Pusat untuk mengawal beberapa program pertanian yang sudah di proyeksikan untuk Kabupaten Malang mengingat tanpa pengawalan dari pusat terkadang program yang sudah ditetapkan bisa tergeser ke daerah lain. Inilah urgensi mengapa harus ada kolaborasi Pemerintah Kabupaten Malang dengan HKTI Pusat,” ujar Lathifah, Rabu (4/2/2026).
Hilirisasi Pertanian Kabupaten Malang Jadi Fokus Awal
Sinergi tersebut menemukan titik temu pada agenda hilirisasi pertanian, yang dinilai menjadi kunci peningkatan nilai tambah komoditas. HKTI Pusat menyatakan kesiapan mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Malang, terlebih dengan posisi Ketua Umum HKTI yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian, sehingga koordinasi lintas kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa pada tahap awal, pengawalan akan difokuskan pada hilirisasi padi dan kelapa, dua komoditas utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi pedesaan di Kabupaten Malang. “Untuk tahap awal kita akan fokus hilirisasi padi sukma dan hilirisasi kelapa di wilayah Kabupaten Malang. Ke depan akan ada pembinaan sekaligus pabrik / investor yang hadir di wilayah sentra produksi padi dan kelapa,” kata Karding.
Hilirisasi dipandang tidak hanya sebagai upaya memperpanjang rantai nilai, tetapi juga sebagai strategi struktural untuk melindungi petani dari fluktuasi harga dan ketergantungan pada penjualan bahan mentah. Kehadiran industri pengolahan dan investor di wilayah sentra produksi diharapkan mampu menciptakan kepastian pasar sekaligus membuka lapangan kerja baru di perdesaan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Malang, kolaborasi dengan HKTI Pusat juga menjadi sarana memperkuat posisi daerah dalam peta kebijakan pertanian nasional. Dengan pengawalan dari organisasi tani tingkat pusat, program yang telah disusun diharapkan memiliki daya tahan lebih kuat dari sisi kebijakan, anggaran, maupun implementasi.
Ke depan, sinergi ini diproyeksikan tidak berhenti pada dua komoditas awal, tetapi berkembang mengikuti kebutuhan dan potensi daerah. Kolaborasi Pemkab Malang dan HKTI Pusat mencerminkan pendekatan pembangunan pertanian yang lebih terintegrasi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis sektor pertanian.
