SUARAMALANG.COM, KOTA MALANG – Aksi Besar di Gedung DPRD, Ribuan mahasiswa Universitas Brawijaya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) menggelar aksi di DPRD Kota Malang. Aksi berlangsung pada Senin (15/6/2026) sore dengan pengawalan ketat aparat.
Massa datang membawa isu besar bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” atau IGD. Mereka menilai kondisi negara saat ini sudah berada dalam fase krisis.
Indonesia Gawat Darurat Jadi Grand Issue
Koordinator aksi, Zidan, menyebut Indonesia sedang berada dalam situasi kritis. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi dasar utama aksi mahasiswa.
“Negara sudah masuk masa krisis dan gawat darurat,” ujar Zidan di lokasi aksi. Menurutnya, pemerintah gagal merespons berbagai persoalan nasional secara tepat.
Soroti Pengelolaan APBN dan Harga Kebutuhan
AMARAH UB menyoroti pengelolaan APBN yang dinilai tidak transparan.
Mereka menilai anggaran negara tidak tepat sasaran.
Mahasiswa juga menyinggung kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Kondisi itu disebut semakin menekan masyarakat kecil.
Tuding Program Pemerintah Tidak Efektif
Mahasiswa menilai sejumlah program pemerintah tidak berjalan optimal. Mereka menyoroti minimnya evaluasi terhadap kebijakan berskala besar.
“Program besar justru tidak ada evaluasi bermakna,” kata Zidan. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
Desakan Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa
AMARAH UB meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Program Koperasi Desa Merah Putih juga turut disorot.
Mereka menilai dua program tersebut perlu evaluasi menyeluruh. Sorotan muncul setelah dugaan penyimpangan ramai dibicarakan publik.
Sorotan Kasus Dugaan Korupsi MBG
Mahasiswa menyinggung dugaan korupsi di tubuh pelaksana program MBG. Pernyataan Presiden Prabowo turut dikutip dalam aksi tersebut.
“Jika ikan kepalanya busuk, badan-badannya ikut busuk,” ujar Zidan. Ia meminta kasus tersebut diusut hingga tuntas tanpa pengecualian.
Tolak Perluasan Peran Aparat
AMARAH UB juga menolak kebijakan yang dinilai mengarah pada dwifungsi aparat. Mereka menyoroti RUU Polri yang sedang dibahas cepat.
Mahasiswa menilai ruang sipil berpotensi semakin tergerus. Hal itu dikaitkan dengan revisi UU TNI yang sudah disahkan sebelumnya.
Kritik Lapangan Kerja dan Ruang Sipil
Mahasiswa mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membuka lapangan kerja. Mereka menilai ruang sipil justru semakin diisi aparat negara.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempersempit kesempatan masyarakat sipil. AMARAH UB meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
Tuntutan Permintaan Maaf Pemerintah
Dalam pernyataan akhir, mahasiswa menyampaikan tuntutan tegas kepada pemerintah. Mereka meminta Presiden dan Wakil Presiden memberikan klarifikasi terbuka.
“Jangan mengelak dan jangan berlindung,” tegas Zidan. Mereka juga menuntut respons pemerintah dalam waktu satu minggu.
Aksi Beri Tenggat Waktu
AMARAH UB memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan. Mereka berharap ada langkah konkret dalam waktu dekat.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi besar mahasiswa di Kota Malang. Situasi berlangsung kondusif hingga aksi berakhir pada sore hari.
