Opini

Oleh: Ahmad Alif Riyan Mahdy, S.P., M.P. Dosen lnstitut Pertanian STIPER Yogyakarta Dunia akademik dan riset saat ini memang mulai bertransformasi, sebab publikasi ilmiah tidak lagi dipandang hanya sebagai bukti bahwa suatu penelitian itu telah selesai dilaksanakan. Publikasi rasanya sudah menjadi bagian yang melekat erat dari mekanisme birokrasi yang menjadi penentu penilaian kinerja baik itu…

Oleh: Dr. KH.Ahmad Fahrur Rozi Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi dalam jam’iyah Nahdlatul Ulama. Karena itu, seluruh proses menuju Muktamar harus dijaga dengan kedewasaan, ketertiban, dan penghormatan penuh terhadap mekanisme organisasi. Perbedaan pandangan mengenai lokasi penyelenggaraan adalah hal yang wajar. Namun setelah Munas dan Konbes di Kediri menetapkan lima lokasi untuk disurvei, tidak sepatutnya polemik…

Oleh : Trie Ambarwatie, S.Si., M.Si Kebijakan afirmatif atau affirmative action , yang mengamanatkan kuota keterwakilan perempuan dalam kancah politik, sering kali diagungkan sebagai obat mujarab bagi ketimpangan gender di institusi legislatif. Di Indonesia, regulasi yang mewajibkan partai politik menyertakan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif telah berjalan selama beberapa siklus pemilu. Namun,…

Oleh: Dr. KH Ahmad Fahrur Rozi Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, penegakan hukum tidak boleh dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas), melainkan oleh aparat negara yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017….