SUARAMALANG.COM, Nasional – Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang anggaran di tengah tekanan global. Lonjakan harga minyak menjadi salah satu pemicu utama penyesuaian belanja negara.
Harga minyak dunia yang melampaui US$100 per barel berdampak langsung pada beban subsidi energi. Kondisi ini membuat ruang fiskal semakin terbatas.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan pemerintah harus menjaga defisit tetap terkendali. Batas maksimal 3 persen menjadi patokan yang tidak boleh dilampaui.
Program MBG Masuk Skema Penyesuaian
Salah satu program yang terdampak adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai perlu ada penyesuaian agar anggaran tetap sehat.
Awalnya, program ini berjalan enam hari dalam sepekan. Namun skema tersebut dinilai terlalu membebani fiskal dalam kondisi saat ini.
Pada akhir Maret 2026, frekuensi layanan sudah dikurangi menjadi lima hari. Kini, opsi pengurangan lanjutan kembali dibuka.
Jatah Berpotensi Tinggal Empat Hari
Jika kebijakan baru diterapkan, distribusi makanan gratis hanya berlangsung empat hari dalam sepekan. Artinya, ada pengurangan signifikan dibanding skema awal.
Juda menyebut penghapusan satu hari layanan sebagai langkah yang rasional. Ia menilai kebijakan tersebut masih dalam batas wajar.
“Dulunya Sabtu masih ada, sekarang dihilangkan. Itu lebih logis,” ujarnya dalam forum ekonomi nasional mengutip IDN Finance
Efisiensi Anggaran Jadi Target Utama
Penyesuaian ini diproyeksikan memberi dampak besar terhadap pengeluaran negara. Pemerintah menghitung potensi efisiensi mencapai triliunan rupiah.
Dalam satu tahun, penghematan diperkirakan bisa menembus Rp4 triliun. Jika diterapkan penuh, nilainya bahkan bisa melampaui Rp50 triliun.
Angka tersebut dinilai cukup signifikan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Terutama di tengah beban subsidi energi yang terus meningkat.
SPPG Bermasalah Akan Dievaluasi
Pemerintah juga tidak hanya fokus pada pemangkasan anggaran. Kualitas pelaksanaan program ikut menjadi perhatian utama.
Unit pelaksana seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diawasi lebih ketat. Evaluasi dilakukan terhadap pihak yang tidak memenuhi standar.
Juda menegaskan, SPPG yang bermasalah tidak akan dibiarkan. Pemerintah ingin memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Efisiensi vs Perlindungan Sosial
Langkah ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan fiskal. Di satu sisi, negara perlu menjaga stabilitas anggaran.
Namun di sisi lain, program sosial seperti MBG menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pengurangan layanan berpotensi berdampak langsung pada penerima manfaat.
Karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan sosial menjadi krusial. Pemerintah dituntut cermat agar kebijakan tetap berpihak tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
