Suaramalang – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin meningkat. Baru-baru ini, para pejabat AS dan Inggris menuduh Tiongkok menyadap jutaan warganya.
Mereka mengajukan tuntutan hukum, sanksi, dan menuduh Tiongkok melakukan kampanye spionase dunia maya yang merugikan jutaan orang termasuk anggota parlemen, akademisi dan jurnalis, serta perusahaan dan kontraktor pertahanan.
AS dan Inggris menamai kelompok peretasan Advanced Persistent Threat 31 atau “APT31”, dan menyebutnya sebagai cabang dari Kementerian Keamanan Nasional Tiongkok.
Para pejabat menyusun daftar dugaan target kriminal yang menargetkan Tiongkok, termasuk staf Gedung Putih, senator AS, anggota parlemen Inggris, dan pejabat pemerintah di seluruh dunia yang kritis terhadap Beijing.
Menurut mereka, hanya sejumlah kecil korban yang dapat diidentifikasi namanya. Namun para pejabat AS mengatakan spionase peretas selama lebih dari satu dekade telah berdampak pada pertahanan dan perusahaan, termasuk perusahaan baja, energi, dan pakaian yang berbasis di AS.
Salah satu sasaran spionase ini adalah pemasok peralatan telepon seluler 5G dan teknologi nirkabel. Bahkan beberapa pejabat senior dan anggota parlemen AS menjadi sasaran.
“Tujuan operasi peretasan global ini adalah untuk menekan kritik terhadap rezim Tiongkok, membahayakan institusi pemerintah, dan mencuri rahasia dagang,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam pernyataannya, dikutip Reuters, Selasa (26/3/2024). . .
Dalam dakwaan yang diumumkan Senin (25/3) terhadap tujuh tersangka peretas Tiongkok, jaksa AS mengatakan di pengadilan bahwa peretasan tersebut memengaruhi akun kerja, email pribadi, penyimpanan online, dan catatan panggilan telepon jutaan orang Amerika.
Sementara itu, para pejabat di London menuduh APT31 meretas anggota parlemen Inggris yang kritis terhadap Tiongkok dan mengatakan bahwa kelompok mata-mata Tiongkok berada di balik peretasan pengawas pemilu Inggris yang secara terpisah memengaruhi data jutaan orang lainnya di Inggris.
Diplomat Tiongkok di Inggris dan AS menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya tidak berdasar. Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok di London menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah palsu dan keji.
Hingga saat ini, belum ditemukan informasi mengenai tujuh tersangka peretas yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ).
