SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Polemik mencuat dari acara halalbihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar Perumda Tirta Kanjuruhan. Bukan soal substansi acara, melainkan simbol kepemimpinan yang dinilai janggal.
Dalam backdrop kegiatan tersebut, hanya terpampang foto Bupati Malang HM Sanusi bersama Sekretaris Daerah Budiar. Sementara sosok Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, justru tidak ditampilkan. Kondisi ini langsung memantik reaksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang.
PKB menilai, absennya foto wakil kepala daerah dalam forum resmi bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap etika birokrasi.
Bendahara DPC PKB Kabupaten Malang sekaligus Ketua Komisi II DPRD, H. Ali Murtadlo, menegaskan pihaknya mendesak Perumda Tirta Kanjuruhan segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Wakil Bupati.
“Kami meminta ada permintaan maaf resmi dan terbuka kepada Ibu Wabup,” tegas pria yang akrab disapa Gus Tadlo, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, hingga kini permintaan maaf tersebut belum dilakukan secara langsung kepada Lathifah Shohib. Ia bahkan mengaku telah melakukan pengecekan langsung kepada pihak Wakil Bupati.
“Tadi saya konfirmasi, belum ada permintaan maaf. Kami harap segera dilakukan dan tidak terulang lagi,” imbuhnya.
Lebih jauh, Gus Tadlo menilai kejadian ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap keharmonisan pemerintahan di Kabupaten Malang. Padahal, secara faktual hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati disebutnya tetap solid.
“Hubungan beliau baik-baik saja, tidak ada masalah. Justru ini yang jadi tanda tanya, kenapa simbol kepemimpinan tidak ditampilkan secara utuh,” ujarnya.
Ia menegaskan, secara aturan, foto Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam forum resmi pemerintahan.
“Ini bukan sekadar estetika, tapi simbol pemerintahan. Harus lengkap. Kenapa justru yang muncul Sekda, ini yang perlu dijelaskan,” tegasnya.
PKB pun mengaku telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi. Dalam komunikasi tersebut, pihak direksi disebut telah menyampaikan permintaan maaf secara personal dan berjanji akan menemui Wakil Bupati secara langsung.
“Saya sudah komunikasi lewat WhatsApp, beliau minta maaf dan berjanji akan sowan ke Bu Wabup. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi soal kenapa ini bisa terjadi,” ungkapnya.
Isu ini bahkan telah sampai ke tingkat pusat partai. Meski demikian, hingga kini belum ada arahan khusus dari DPP PKB.
“Jakarta sudah mengetahui, tapi belum ada instruksi lanjutan. Yang jelas, di tingkat daerah kami sudah bersikap,” tandasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan hingga berita ini ditulis belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum mendapat respons.
Penulis: MS Al Katiri
