SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Belum genap sebulan Budiar Anwar menjabat sebagai Sekda Kabupaten Malang, signal kepemimpinan bergaya arogan sudah mulai nampak. Dalam hal ini, sebanyak 23 ASN Kabupaten Malang dilakukan assesstment.
Sebenarnya, assestment merupakan proses yang biasa dilakukan oleh ASN. Namun dalam hal ini, proses yang dilakukan dinilai jauh dari kata transparan. Sebab juga tidak disertai tujuan yang jelas.
Gubernur LIRA Jawa Timur, M Zuhdy Achmadi, yang menilai langkah Sekda Budiar Anwar terkesan arogan, terburu-buru dan tumpang tindih. “Kemarin baru assessment, hasilnya pun belum keluar, sekarang sudah ada job fit dan evaluasi kinerja oleh Sekda,” ujar Didik sapaan akrabnya
Menurutnya, assessment yang dilakukan BKD Provinsi Jatim sebenarnya sudah mencakup penilaian karakteristik dan kompetensi para pejabat eselon II. “Itu sudah cukup untuk mengetahui posisi yang cocok bagi masing-masing pejabat. Jadi kenapa harus ada job fit lagi? Ini kelihatan sekali kalau mengada-ada,” tandasnya.
Sebanyak 23 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menjalani uji kompetensi di Kantor Assessment Center BKD Provinsi Jawa Timur, Jalan Jemur Andayani, Surabaya, Senin (13/10/2025).
Uji kelayakan dan kepatutan itu menyasar sejumlah pejabat senior, termasuk mereka yang diketahui sudah mendekati masa pensiun. Bagi sebagian pejabat, kegiatan seperti ini bukan hal baru. Beberapa bahkan mengaku sudah lebih dari dua kali mengikuti proses serupa.
Salah satu pejabat senior yang enggan disebutkan namanya bahkan menyebut tes kali ini “membingungkan”.
“La iya, buat apa lagi sih kami ini dites, wong sudah ‘di bawah’, mau diturunkan ke mana lagi,” ujarnya saat hendak memasuki ruangan tes di Surabaya.
Dari data yang dihimpun, sejumlah nama besar ikut dalam daftar peserta, termasuk Ir Tomie Herawanto, mantan Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Malang yang baru digantikan Budiar pada 25 September 2025 lalu. Tomie merupakan pejabat lama yang dikenal piawai dalam bidang perencanaan anggaran, dan telah memimpin Bappeda Kabupaten Malang selama hampir satu dekade.
“Saya itu sudah tiga kali ini, dan yang keempat ini ikut lagi. Kami santai saja, wong jabatan itu amanah, ngapain harus ditakutkan,” ucap Tomie sembari tersenyum.
Selain Tomie, ada pula drg. Mahendrajaya MM, mantan Direktur RSUD Lawang dan RSUD Kanjuruhan yang kini menjabat sebagai staf ahli dan akan pensiun tahun ini.
Pejabat lain seperti Drs Suwaji SIP MSi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, juga mengikuti proses serupa menjelang masa purna tugasnya.
Menariknya, uji kompetensi kali ini tidak hanya menyasar pejabat senior. Beberapa pejabat muda juga ikut dipanggil, seperti Agus Widoyo, yang baru tiga bulan menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Kondisi ini kemudian menimbulkan spekulasi di kalangan birokrat bahwa assessment kali ini bisa menjadi dasar mutasi jabatan.
“Ya, asesmen itu bisa buat memutasi, tapi juga bisa buat promosi,” terang Nurman Ramdansyah, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang yang juga dijadwalkan menjalani tes pada Selasa (14/10/2025).
Namun dari luar pemerintahan, muncul kritik terhadap proses yang dinilai kurang transparan dan tidak menggambarkan pola regenerasi yang sehat.
Pemerhati kebijakan publik sekaligus Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu Prasetyanto, menyebut banyaknya pejabat senior yang diikutkan dalam assessment justru menunjukkan tidak adanya arah pembinaan karier yang jelas.
“Unik saja melihat nama-nama yang di-assessment. Banyak yang sudah mendekati pensiun, padahal di sisi lain masih banyak jabatan strategis yang diisi PLT. Ini belum mencerminkan pola regenerasi birokrasi yang sehat,” kata Wiwid.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan tolok ukur dan arah kebijakan dari proses tersebut.
“Kalau semua dilakukan dalam ruang kelabu tanpa transparansi, maka hasilnya bukan aparatur yang profesional, tapi justru aparat yang hanya melayani kekuasaan,” pungkasnya.
