SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Biaya operasional pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi sorotan setelah terungkap besarnya anggaran perjalanan dinas yang pada 2025 mencapai Rp 140 miliar, di tengah kebijakan efisiensi dan penerapan Work From Home (WFH) mulai April 2026.
Besaran anggaran tersebut dinilai signifikan karena setara dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar seperti pengaspalan jalan di wilayah Kabupaten Malang.
Jika dialokasikan ke desa dan kelurahan, dana tersebut berpotensi memberikan sekitar Rp 358 juta per wilayah dari total 378 desa dan 12 kelurahan.
Di sisi lain, jika dibagi berdasarkan organisasi perangkat daerah, rata-rata setiap dinas memperoleh alokasi sekitar Rp 2 miliar per tahun untuk perjalanan dinas.
Kondisi ini memunculkan sorotan publik terhadap efektivitas penggunaan anggaran, terutama karena frekuensi perjalanan dinas yang dinilai cukup tinggi.
Koordinator LSM Pro Desa, Ahmad Kusairi, menilai aktivitas perjalanan dinas kerap dilakukan secara rutin dengan alasan konsultasi ke kementerian.
“Semoga, di saat kondisi ekonomi bangsa lagi tak bagus seperti ini, mereka sadar, baik pejabatnya maupun anggota dewan, yang doyan plesir itu,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Frekuensi Perjalanan dan Kegiatan DPRD
Selain pejabat eksekutif, aktivitas perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Malang juga menjadi perhatian.
Dari informasi yang dihimpun, 50 anggota dewan disebut dapat melakukan kunjungan kerja hingga dua kali dalam sepekan ke berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan.
Dalam satu kali perjalanan, biaya yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 500 juta, sehingga total pengeluaran bulanan dapat menyentuh Rp 1,5 miliar.
Di luar itu, terdapat pula kegiatan seperti forum diskusi kelompok (FGD) yang digelar rutin dan dinilai belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Wong, nggak ada manfaatnya. Isinya, mereka cuma menperkenalan diri ke masyarakat, yang diundang,” tambahnya.
Upaya Efisiensi dan Penghematan Energi
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, memastikan bahwa anggaran perjalanan dinas tahun ini akan mengalami pemangkasan signifikan.
Ia menyebutkan bahwa pengurangan anggaran diperkirakan lebih dari separuh dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain perjalanan dinas, beban operasional lain seperti listrik dan air juga menjadi perhatian dalam upaya efisiensi.
Data menunjukkan penggunaan listrik pada Januari 2026 mencapai Rp 364 juta dan Februari Rp 351 juta, dengan rata-rata konsumsi per dinas berkisar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta per bulan.
Kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan perangkat listrik seperti lampu, pendingin ruangan, dan komputer yang tidak selalu dikendalikan secara optimal.
Kepala Badan Keuangan Daerah, Yetty Nurhayati, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menekan pemborosan.
Ia juga berharap penerapan pola kerja dari rumah dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran operasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan prinsip efisiensi, terutama di tengah tekanan kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan anggaran lebih prudent.
