SUARAMALANG.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle untuk mengisi dua posisi strategis yang masih kosong dalam Kabinet Merah Putih.
Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) siang, dengan fokus pada pengisian jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Kursi Menko Polkam saat ini masih dijabat sementara atau ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah Budi Gunawan diberhentikan dalam reshuffle sebelumnya.
Posisi Menpora juga kosong setelah Dito Ariotedjo resmi diberhentikan oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025 bersama empat pejabat lainnya.
Sejumlah sumber di lingkungan Istana mengungkapkan bahwa Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago yang merupakan politikus Partai Gerindra menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi Menko Polkam.
Djamari dikenal memiliki rekam jejak panjang di TNI, pernah menjabat Pangkostrad hingga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sebelum terjun ke dunia politik.
Sementara itu, dua nama disebut-sebut menjadi kandidat Menpora, yakni Erick Thohir yang saat ini menjabat Menteri BUMN dan Rahayu Saraswati, politisi muda Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengaku juga mendengar kabar mengenai pelantikan Menko Polkam baru, namun ia belum mengetahui siapa sosok yang akan dipilih.
“Saya hanya dengar akan ada pelantikan Menko Polkam, namun siapa orangnya belum tahu,” ucap Sukamta, Selasa (16/9/2025).
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, menyatakan bahwa pengisian jabatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
“Posisi menteri yang kosong itu hak prerogatif presiden, jadi silakan tanya langsung ke Mensesneg Prasetyo Hadi,” kata Aries di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Hingga berita ini ditulis, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan konfirmasi resmi mengenai siapa yang akan dipilih Presiden Prabowo untuk mengisi dua jabatan strategis tersebut.
Reshuffle pada 8 September 2025 menjadi salah satu yang terbesar dalam pemerintahan Prabowo, di mana lima pejabat tinggi negara diberhentikan, yakni Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI, Budi Arie sebagai Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora.
Namun, pada saat itu hanya tiga menteri yang langsung dilantik, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle tersebut tidak ditujukan untuk menghapus pengaruh kabinet era Presiden Joko Widodo, melainkan murni untuk memperkuat struktur pemerintahan di era Prabowo.
“Enggak ada, enggak ada,” tegas Prasetyo saat ditanya soal isu politik di balik reshuffle, Senin (8/9/2025).
Ia juga menekankan bahwa seluruh menteri yang dipilih merupakan putra-putra terbaik bangsa.
“Enggak ada orang siapa, orang siapa, tetapi semua adalah putra terbaik bangsa Indonesia,” sambung Prasetyo.
Pelantikan saat itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang juga menetapkan Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Secara hukum, jabatan Menko Polkam memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa kementerian koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan sinkronisasi kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan hak asasi manusia.
Pelantikan Menko Polkam yang baru akan memiliki implikasi politik signifikan, mengingat jabatan ini berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan.
Secara politik, langkah Prabowo mengangkat Djamari Chaniago dipandang sebagai strategi untuk memperkuat dominasi militer dan Partai Gerindra dalam pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas politik menjelang tahun politik 2027.
Sementara itu, jika Erick Thohir benar-benar dipilih sebagai Menpora, hal ini akan memperkuat pengaruh profesional dan teknokrat dalam kabinet Prabowo yang dikenal memadukan unsur sipil, politisi, dan purnawirawan TNI.
Publik dan kalangan pengamat akan terus mengawasi jalannya reshuffle ini, karena keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Jika pelantikan berjalan lancar, Prabowo diprediksi akan memiliki kabinet yang lebih solid dan loyal dengan komposisi yang memperkuat stabilitas pemerintahan di tengah tantangan politik dan ekonomi global.
Pewarta : Kiswara
