Iklan
Opini  

SUARAMALANG.COM–Dimasa sekarang semua orang ingin menjadi konten kreator, semua ingin dikenal, viral di sosial media dan cerita sukses di media sosial. Namun sayangnya kenyataannya berbeda, dibalik layar banyak kreator bekerja setiap hari tanpa kepastian penghasilan. Platform tumbuh dengan cepat dan mengahruskan para Kreator menyesuaikan diri terus. Realita yang terjadi di lapangan yang sering dialami pada…

Industri Kreatif: Bukan Hiburan, tapi Penggerak Ekonomi Baru
Opini  

Industri Kreatif: Bukan Hiburan, tapi Penggerak Ekonomi Baru

SUARAMALANG.COM, Kota Malang–Selama bertahun-tahun, industri kreatif kerap ditempatkan di pinggir pembahasan ekonomi nasional. Sektor ini sering dipandang sebatas hiburan, urusan seni, atau aktivitas anak muda yang belum tentu menghasilkan. Padahal, di tengah perlambatan ekonomi global dan ketergantungan pada komoditas tradisional, industri kreatif justru menunjukkan daya tahan dan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Data pemerintah mencatat,…

Perempuan, Tenda Pengungsian, Dan Akses Air Yang Jarang Tersentuh
Opini  

Perempuan, Tenda Pengungsian, Dan Akses Air Yang Jarang Tersentuh

Oleh: Dr. Fidela Dzatadini Wahyudi, S.Sosio, M.Sos Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Cipta Wacana Malang Di tenda-tenda pengungsian Aceh dan Sumatera Utara, air bersih bukan lagi kebutuhan sehari-hari yang tersedia, tetapi sebuah perjuangan yang menguras tenaga, waktu, dan harapan — terutama bagi perempuan yang harus menjaga keluarga di tengah krisis yang tak berujung. Banjir besar…

Soal Anggaran Renovasi Rumdin Rp 2,4 M Wali Kota & Wawali Malang, AWAS Solidarity: Pemborosan Tidak Berguna untuk Masyarakat
Opini  

Soal Anggaran Renovasi Rumdin Rp 2,4 M Wali Kota & Wawali Malang, AWAS Solidarity: Pemborosan Tidak Berguna untuk Masyarakat

Terkait dengan anggaran renovasi rumah dinas Walikota dan wakil walikota Malang senilai 2,4 miliar rupiah, menurut lembaga pemerhati publik AWAS Solidarity, warga berhak bertanya — “Mengapa renovasi rumah dinas pejabat justru menjadi prioritas di tengah berbagai kebutuhan mendesak warga?”. Faktanya : banjir, gorong-gorong, jalan berlubang, pasar besar ,pasar blimbing,pasar gadang kumuh gak dirawat, apa akibat…

PLT Kepala Dinas di Kabupaten Malang Lebih dari Satu Tahun, Diduga Langgar Prinsip Merit System dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019
Opini  

PLT Kepala Dinas di Kabupaten Malang Lebih dari Satu Tahun, Diduga Langgar Prinsip Merit System dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019

Oleh : Wiwid Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. Advokat/Bupati LIRA Malang Fenomena berlarut-larutnya penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim pemantau kebijakan public LIRA Kabupaten Malang, kondisi tersebut diduga kuat bertentangan dengan prinsip sistem merit dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan…

Rangkap Jabatan Lintas Daerah, Potret Buram Etika Kekuasaan dan Langgar Undang-Undang
Opini  

Rangkap Jabatan Lintas Daerah, Potret Buram Etika Kekuasaan dan Langgar Undang-Undang

Oleh : Ali Wahyudin Asa’ad, SH, Pengacara/Penasehat AWAS Solidarity * SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan dan BUMD bukan hanya persoalan administratif. Ia adalah cermin krisis etika kekuasaan — ketika jabatan publik dianggap milik pribadi, bukan amanah rakyat. Kasus seorang Direktur Utama BUMD Kabupaten Malang yang juga duduk sebagai Sekretaris TPPD Kota…

Rangkap Jabatan Sekda Kabupaten Malang Sarat Kepentingan, LIRA: Langgar Etika Birokrasi
Kabupaten Malang, Opini, Pemerintahan  

Rangkap Jabatan Sekda Kabupaten Malang Sarat Kepentingan, LIRA: Langgar Etika Birokrasi

Oleh : Wiwid Tuhu P., SH., MH.* Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dinilai tidak etis dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serius. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu Prasetyanto, yang menilai kebijakan rangkap jabatan tersebut…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Iklan