Iklan
Kabupaten Malang, Nasional, Pemerintahan  

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencana besar pemerintah dalam membangun jaringan sekolah unggulan terintegrasi di seluruh Indonesia. Targetnya tak main-main, yakni hingga 500 sekolah unggulan yang tersebar sampai tingkat kabupaten dalam kurun waktu empat tahun ke depan. “Dan rencana saya tiap kabupaten nanti kita bikin sekolah unggulan terintegrasi. (Targetny) 500 (sekolah)…

UMK Tulungagung 2026 Masih Gelap, Pemkab Tunggu Sinyal Aturan dari Pusat
Berita, Jawa Timur, Pemerintahan  

UMK Tulungagung 2026 Masih Gelap, Pemkab Tunggu Sinyal Aturan dari Pusat

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Tulungagung – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung tahun 2026 hingga kini belum menemui kepastian. Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) dari pemerintah pusat yang akan menjadi dasar penetapan upah minimum tahun depan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Arif Efendi, mengatakan hingga saat ini belum…

Jatim Jadi Lumbung Desa Mandiri RI, Jumlahnya Tembus 4.716 pada 2025
Berita, Ekonomi, Jawa Timur, Pemerintahan  

Jatim Jadi Lumbung Desa Mandiri RI, Jumlahnya Tembus 4.716 pada 2025

SUARAMALANG.COM, Jawa Timur – Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan capaian nasional. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), Jatim tercatat sebagai daerah dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Hingga tahun 2025, jumlah Desa Mandiri di Jatim mencapai 4.716 desa, tertinggi secara nasional. Data yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui akun Instagram @jatimpemprov menunjukkan lonjakan…

Wali Kota Malang Sebut Penyebab Banjir dari Sedimen Sampah yang Tinggi
Berita, Pemerintahan  

Wali Kota Malang Sebut Penyebab Banjir dari Sedimen Sampah yang Tinggi

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Kota Malang membuat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turun langsung meninjau lokasi. Dari hasil pengecekan di lapangan, Wahyu menemukan penyebab utama genangan air ternyata berasal dari endapan sampah yang menumpuk dan memicu sedimentasi di saluran. “Air tidak bisa masuk ke dalam, padahal saluran sudah…

MA Perketat Pengawasan: Profiling Hakim dan Tren Sanksi Disiplin 2025
Pemerintahan  

MA Perketat Pengawasan: Profiling Hakim dan Tren Sanksi Disiplin 2025

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Program pengawasan internal Mahkamah Agung memasuki tahap yang lebih terukur melalui kinerja satuan pengawasan khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 74 Tahun 2022. Unit ini mendapat mandat untuk melakukan penilaian sistem manajemen anti penyuapan, memandu pembangunan zona integritas, serta menegakkan etik melalui operasi langsung terhadap aparatur yang diduga melakukan…

Rapat Paripurna Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Digelar 31 Oktober, DPRD Pastikan Netral dan Transparan
Nasional, Pemerintahan  

Rapat Paripurna Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Digelar 31 Oktober, DPRD Pastikan Netral dan Transparan

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi menetapkan jadwal rapat paripurna untuk membahas pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Sidang penting ini akan digelar pada 31 Oktober 2025 mendatang. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa rapat tersebut akan menjadi forum bagi Pansus Hak Angket untuk menyampaikan laporan kinerjanya secara resmi….

Tegas Menkeu Purbaya: Utang Kereta Cepat Dibayar Lewat Danantara, Bukan APBN
Ekonomi, Pemerintahan  

Tegas Menkeu Purbaya: Utang Kereta Cepat Dibayar Lewat Danantara, Bukan APBN

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan itu menjadi langkah strategis pertama Purbaya setelah resmi menjabat Menkeu dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, menandai arah baru pengelolaan fiskal yang lebih disiplin dan korporatif….

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun
Nasional, Pemerintahan  

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Perintah itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ketua Mahkamah Konstitusi…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Iklan