SUARAMALANG.COM, Jakarta – Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini menjadi sorotan setelah lebih dari 5.360 anak di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan massal sejak program resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Data ini diungkap oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Jumat (19/9/2025), yang menyebut angka tersebut bisa lebih besar karena banyak sekolah dan pemerintah daerah diduga menutupi kasus.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa jumlah korban keracunan terus meningkat setiap pekan, baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasi.
“Sejak MBG berjalan, korban keracunan meningkat tajam. Hingga pertengahan September 2025, setidaknya 5.360 anak menjadi korban, dan angka ini kemungkinan lebih besar karena sebagian kasus ditutupi,” ujar Ubaid.
Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan bukti kegagalan sistemik dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program.
“Jika kejadian seperti ini hanya terjadi sekali, mungkin bisa dianggap insiden teknis. Namun ketika ribuan anak terdampak di berbagai wilayah, ini jelas kegagalan sistemik,” tambahnya.
Dalam laporan lapangan, sejumlah anak dilaporkan dirawat intensif di rumah sakit, bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi kritis akibat keracunan makanan MBG.
“Kami tidak tega melihat anak-anak berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyaris kehilangan nyawa,” kata Ubaid.
JPPI mendesak Presiden dan BGN untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum korban bertambah.
“Presiden dan BGN jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” tegas Ubaid.
JPPI juga menyerukan agar pemerintah menjadikan tragedi ini sebagai darurat kemanusiaan nasional dan menempatkan keselamatan anak di atas target politik dan ambisi program.
“Alih-alih memberi gizi untuk mencerdaskan anak bangsa, MBG justru menjerumuskan mereka dalam penderitaan. Negara harus segera bertindak,” pungkas Ubaid.
Data dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 4 September 2025 menunjukkan lebih dari 4.000 anak telah menjadi korban keracunan MBG selama delapan bulan pertama pelaksanaan program.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Al Farras, menyatakan angka ini memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah.
“Hingga Agustus 2025, lebih dari 4.000 anak menjadi korban keracunan. Hal ini menunjukkan program MBG berjalan tanpa pengawasan yang memadai,” jelas Izzudin.
Selain kasus keracunan, JPPI menemukan banyak menu MBG yang tidak sesuai standar dari segi bentuk, kelayakan, maupun kandungan gizi, yang bertentangan dengan tujuan program meningkatkan kesehatan siswa.
Hingga saat ini, masyarakat, orang tua, dan aktivis pendidikan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi program ini agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi.
Pewarta : M.Nan
