SUARAMALANG.COM, KOTA MALANG – Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembubaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) menjadi salah satu tuntutan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu dalam demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026).
Massa menyoroti arah penggunaan anggaran negara dan menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat. Kritik terhadap MBG dan Kopdes disampaikan sebagai bagian dari enam tuntutan yang mencakup biaya hidup, ketenagakerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, menyerukan penghentian dugaan penyelewengan anggaran sekaligus meminta pemerintah mengevaluasi MBG dan membubarkan Koperasi Desa Merah Putih.
“Stop penjarahan anggaran negara, evaluasi MBG dan bubarkan KDMP,” kata Ardan dalam aksi tersebut.
Aliansi menilai pelaksanaan kedua program itu berkaitan dengan persoalan prioritas belanja negara. Mereka berpendapat alokasi anggaran untuk MBG dan Kopdes berdampak pada ruang pembiayaan sektor lain, termasuk pendidikan.
Namun, penilaian tersebut merupakan sikap politik yang disampaikan demonstran. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyelewengan anggaran atau memastikan bahwa kedua program tersebut menjadi penyebab pemotongan anggaran di sektor lain.
MBG dan Kopdes Masuk dalam Tuntutan Kesejahteraan
Isu MBG dan Kopdes menjadi bagian dari tuntutan yang lebih luas. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Mereka turut mendesak adanya jaminan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, aliansi menuntut penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan upah, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya. Sementara bagi petani, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan, mereka meminta perluasan akses terhadap tanah, modal, dan teknologi.
Rangkaian tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa kritik terhadap MBG dan Kopdes tidak berdiri sendiri. Bagi aliansi, persoalan penggunaan anggaran negara berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Meski demikian, demonstrasi tersebut belum memberikan rincian angka mengenai besaran anggaran kedua program, perbandingan alokasi antarsektor, maupun data yang dapat digunakan untuk mengukur dampaknya terhadap pembiayaan pendidikan. Hal itu menjadi aspek penting dalam menilai argumentasi mengenai prioritas anggaran secara menyeluruh.
Enam Tuntutan dan Seruan Membangun Kekuatan Politik
Selain persoalan anggaran, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, memulihkan kondisi korban, serta menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang dinilai bertanggung jawab.
Massa juga meminta militer kembali berfokus pada tugas pertahanan, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, dan pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan atau Yon TP.
Aliansi turut menyerukan pembentukan komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah. Seruan itu, menurut Ardan, didasarkan pada penilaian mereka bahwa pemerintah belum menjawab berbagai persoalan kesejahteraan yang disuarakan masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi MBG dan pembubaran Kopdes menjadi bagian dari kritik politik yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah. Tuntutan tersebut sekaligus menempatkan transparansi anggaran, prioritas belanja publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai isu yang disorot dalam demonstrasi di Kota Malang.
