SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Transformasi tersebut dilakukan melalui keterbukaan data, pemutakhiran identitas penerima manfaat, serta penggunaan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Pemerintah juga memperkuat integrasi data antarkementerian dan lembaga untuk mendukung perbaikan tata kelola perlindungan sosial.
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi rencana peluncuran nasional digitalisasi perlindungan sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait.
Menurut Gus Ipul, salah satu perubahan mendasar dalam sistem Perlinsos adalah peralihan dari pengelolaan data yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi data penerima bantuan sekaligus menyampaikan masukan apabila menemukan ketidaksesuaian.
“Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, keterbukaan data tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki ruang untuk mencermati data penerima manfaat dan menyampaikan sanggahan jika menemukan warga yang dinilai belum sesuai dengan kriteria penerimaan bantuan.
Verifikasi Biometrik untuk Cegah Bansos Salah Sasaran
Selain membuka akses pengawasan terhadap data, pemerintah memperkuat proses verifikasi identitas penerima manfaat melalui registrasi ulang dan teknologi biometrik.
Gus Ipul menjelaskan, pendataan sebelumnya mengandalkan prinsip by name by address, yakni berdasarkan nama dan alamat penerima. Namun, pendekatan tersebut dinilai perlu diperkuat agar identitas orang yang tercatat sebagai penerima benar-benar sesuai dengan individu yang menerima bantuan.
Karena itu, pemerintah menambahkan teknologi pengenalan wajah untuk memperkuat proses identifikasi penerima manfaat.
“Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru,” jelas Gus Ipul.
Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi ketidaksesuaian identitas dalam penyaluran bantuan sosial.
Meski demikian, penerapan sistem digital tetap membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami perubahan mekanisme pendataan, prosedur verifikasi identitas, serta cara menyampaikan keberatan apabila terdapat kekeliruan dalam data penerima manfaat.
Keamanan Data Jadi Perhatian Pemerintah
Gus Ipul menekankan bahwa transformasi digital perlindungan sosial tidak cukup hanya mengandalkan keterbukaan dan integrasi data. Pemerintah juga perlu memperkuat keamanan sistem seiring meningkatnya keterhubungan informasi antarlembaga.
Menurutnya, akses yang lebih luas terhadap data penerima manfaat harus disertai perlindungan informasi yang memadai. Dengan demikian, transparansi dapat berjalan beriringan dengan keamanan data masyarakat.
“Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.
Penguatan keamanan menjadi aspek penting karena digitalisasi Perlinsos melibatkan pengelolaan informasi identitas penerima bantuan. Penerapan teknologi biometrik juga perlu disertai mekanisme perlindungan data dan pengawasan yang memadai.
Integrasi Data Lintas Kementerian Diperkuat
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengapresiasi kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan data melalui digitalisasi Perlinsos.
Ia menilai, keterhubungan data lintas instansi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas informasi yang digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial.
“Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung,” ungkap Gus Ipul.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Melalui penguatan integrasi data, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan proses pengawasannya menjadi lebih transparan.
Namun, efektivitas digitalisasi Perlinsos juga akan bergantung pada kualitas pemutakhiran data, kemudahan akses masyarakat untuk menyampaikan koreksi, serta kemampuan pemerintah menjaga keamanan informasi penerima manfaat.
Dengan kombinasi keterbukaan data, verifikasi identitas, dan koordinasi lintas lembaga, transformasi digital perlindungan sosial diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
