SUARAMALANG.COM, Surabaya – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Kadindik Jatim) Aries Agung Paewai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama 24 kepala cabang dinas serta Ketua MKKS SMA/SMK Negeri dan swasta di Surabaya, Minggu kemarin (31/08).Rakor ini digelar untuk menyikapi dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan aksi anarkis di sejumlah daerah.
Aries menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang penerapan nilai karakter positif peserta didik dalam kehidupan berdemokrasi.
“Sehubungan dengan situasi saat ini, kami meminta kepala cabang dinas wilayah mengambil langkah strategis dalam melindungi peserta didik melalui kebijakan teknis, instruksi, dan pengawasan yang diperlukan di wilayah masing-masing,” ujar Aries.
Skema Belajar Disesuaikan Kondisi Daerah
Kadindik Jatim memastikan kegiatan belajar mengajar pada Senin (1/9) tetap berjalan dengan dua model, yakni daring dan luring, menyesuaikan kondisi tiap daerah.
Di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ujian formatif SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun swasta dilaksanakan secara daring dari rumah dengan pengawasan wali kelas dan orang tua. Di Kota Malang, sebagian sekolah juga menerapkan ujian daring, terutama di kawasan Tugu dan sekolah kompleks yang dinilai rawan terdampak aksi demonstrasi.
“Sebagian sekolah lain di Malang tetap melaksanakan ujian luring di sekolah masing-masing, di bawah pengawasan langsung wali kelas,” jelas Aries.
Pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 1–4 September 2025, baik tertulis maupun praktik.
Aries menginstruksikan kepala cabang dinas untuk terus menjaga kewaspadaan, mengikuti perkembangan situasi di lapangan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Jika ada kabupaten atau kota yang mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring untuk TK, SD, dan SMP, maka SMA/SMK di daerah tersebut juga wajib mengikuti,” tegasnya.
Siswa agar Tidak Anarkis
Selain soal teknis pembelajaran, Aries juga mengingatkan siswa agar tidak terlibat dalam aksi anarkis. Menurutnya, konsekuensi hukum maupun sanksi sekolah dapat berdampak serius pada masa depan peserta didik.
“Saya berharap kepala sekolah, guru, dan wali kelas mengawasi murid-muridnya agar tidak keluar sekolah di jam pelajaran, apalagi sampai ikut aksi yang merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Kadindik Jatim juga mengajak para orang tua untuk memberikan perhatian dan nasehat lebih intens kepada anak-anak agar tidak mudah terprovokasi mengikuti kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun sekolah.
Pewarta : *Solihin
