SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menemukan sekitar 4.000 data penerima bantuan sosial (bansos) bermasalah setelah dilakukan pengecekan lapangan (ground check) pada sistem terbaru. Data yang dihentikan bukan berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), melainkan dari temuan ketidakcocokan identitas hingga status kepesertaan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan perbedaan data yang ditemukan cukup beragam. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai, alamat keliru, rekening ganda, hingga penerima yang seharusnya tidak berhak mendapat bansos tetapi tercatat sebagai penerima desil 1.
“Kalau dia sudah masuk desil 1, maka sesuai aturan seharusnya berhak menerima bansos. Tapi masih ada data rekening ganda maupun saldo besar yang saat ini masih diverifikasi lebih lanjut di kementerian,” kata Donny, Kamis (11/9).
Gunakan Sistem DTSEN Sebagai Basis Tunggal
Verifikasi ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi basis tunggal pengelolaan bansos sesuai Perpres Nomor 5. Sebelumnya, Dinsos menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTSEN disusun dengan menggabungkan sejumlah sumber, antara lain DTKS hasil Regsosek Bappenas, data P3KE, Pertamina, hingga PLN. Proses integrasi ini dikoordinasikan oleh BPS yang membagi populasi ke dalam desil 1 hingga desil 10.
“Untuk penerima bansos, yang berhak adalah desil 1 sampai 4, praktiknya ditemukan ketidakcocokan data. Ada yang sebelumnya tercatat penerima di desil 1–2, tetapi setelah pemutakhiran justru masuk desil 6 sehingga tidak lagi berhak. Sebaliknya, ada yang dulu tidak tercatat, tapi kini masuk desil 1 sehingga harus menerima bansos,” jelas Donny.
Dinsos Kota Malang memastikan proses ground check terus berjalan agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran sesuai DTSEN.
“Terus kita lakukan, karena ini berkaitan dengan penerima bansos dan harus tepat sasaran,” tegas Donny.
Dengan langkah verifikasi ini, Pemkot Malang berharap penyaluran bansos lebih transparan, akuntabel, dan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meminimalisir potensi data ganda maupun penerima yang tidak sesuai kriteria.
Pewarta : *Solihin
