SUARAMALANG.COM, Surabaya – Kota Batu mendapat sorotan khusus dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan TP2DD se-Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/2/2026). Di hadapan para kepala daerah, Gubernur Jawa Timur memuji kontribusi kota wisata itu dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam forum yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa tersebut, Kota Batu dinilai berperan menopang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Jawa Timur yang hingga Februari 2026 tercatat mencapai 822.854 ton.
“Terima kasih kepada daerah-daerah yang telah berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk Kota Batu yang memiliki lumbung pangan cukup luas,” ujar Khofifah, dilansir ketik.com, Jumat (27/2/2026).
Berdasarkan paparan peta surplus-defisit komoditas strategis 2025, Kota Batu tercatat surplus bawang merah dan cabai merah. Kondisi ini memperkuat posisi daerah tersebut dalam mendukung stabilitas pangan regional.
Namun demikian, sejumlah komoditas tetap menjadi perhatian. Cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras perlu diantisipasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang kerap memicu lonjakan permintaan.
Khofifah pun mengingatkan kepala daerah bersama Satgas Pangan untuk memperketat pengawasan harga bahan pokok penting.
“Kepala daerah bersama Satgas Pangan harus memantau secara ketat pergerakan harga bapokting di wilayah masing-masing. Koordinasi ini penting agar distribusi berjalan lancar dan pasokan tetap stabil,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, yang hadir dalam forum tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat peran TPID, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi.
“Kami akan terus mengoptimalkan fungsi TPID, baik dalam pengendalian harga maupun penguatan kerja sama antar daerah agar pasokan tetap aman,” ujarnya.
Selain isu pangan dan inflasi, forum juga membahas percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui TP2DD. Kota Batu mencatat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2025 mencapai 99,3 persen.
Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh transaksi keuangan daerah sudah berbasis digital, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
