SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Perumahan ASN Bandulan, Kota Malang, Jumat (17/10/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program perumahan rakyat melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam pertemuan dengan pengembang dan masyarakat penerima manfaat, Maruar menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen menekan beban bunga agar MBR semakin mudah memiliki rumah layak huni. “Subsidi bunga 5 persen itu sangat besar dampaknya. Biasanya bunga bank bisa 11–12 persen, tapi dengan subsidi pemerintah hanya sekitar 5 persen. Ini wujud nyata keberpihakan negara,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyiapkan skema KUR Perumahan dengan plafon hingga Rp500 juta dan bunga 6 persen per tahun. “Warga bisa membuka warung, toko, atau usaha kecil di rumahnya tanpa terbebani bunga tinggi. Bandingkan dengan rentenir yang bisa 2–3 persen per bulan,” ujarnya.
Maruar juga menyoroti pentingnya kecepatan proses pencairan kredit di perbankan. “Rentenir itu cepat dan mudah, tapi bunganya tinggi. Masa negara kalah cepat? Karena itu, saya minta bank mempercepat proses KPR dan KUR agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman ilegal,” tegasnya.
Dalam laporan yang diterima Menteri PKP, hingga 16 Oktober 2025, penyaluran subsidi perumahan telah mencapai 247.857 unit. Dari jumlah tersebut, 202.267 unit telah terealisasi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 45.590 unit sedang dalam tahap pembangunan dan akad.
Dari total itu, 113 unit merupakan rumah khusus untuk ASN dan PNS yang telah terbangun di sejumlah daerah, termasuk di Perumahan ASN Bandulan. Pemerintah menargetkan jumlah rumah subsidi terus meningkat hingga akhir 2025 sebagai bagian dari program nasional penyediaan hunian layak bagi MBR.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga pemerataan ekonomi. Setiap rumah yang dibangun menggerakkan lapangan kerja, sektor UMKM, hingga rantai pasok bahan bangunan,” kata Maruar.
Dalam dialog bersama warga dan pengembang, Maruar menyoroti kendala pengajuan KPR akibat catatan pinjaman online (pinjol) di sistem OJK. “Banyak masyarakat gagal akad karena punya pinjol kecil yang macet, padahal nilainya tidak seberapa. Menurut saya, pinjol lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau bisa, diputihkan saja agar rakyat tidak terhambat punya rumah,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat. “Perumahan tidak hanya soal bangunan, tapi juga tata ruang, perizinan, dan infrastruktur dasar. Pemda harus cepat dan transparan dalam mendukung program ini,” ujarnya.
Ia menekankan, dukungan daerah dalam penyediaan jalan, drainase, air bersih, dan akses publik sangat menentukan kenyamanan warga penerima rumah subsidi.
Perumahan ASN Bandulan menjadi salah satu contoh proyek hunian khusus aparatur sipil negara yang dikembangkan dengan konsep pembiayaan ringan dan terjangkau. “ASN yang mengabdi untuk negara juga berhak atas rumah layak. Ini bukan privilese, tapi hak dasar pegawai negeri,” ungkap Maruar.
Ia menegaskan bahwa program KUR Perumahan akan menjadi instrumen baru untuk mengintegrasikan hunian dan kegiatan ekonomi rumah tangga. “Kita ingin rumah menjadi pusat kegiatan ekonomi keluarga. Dengan bunga rendah, masyarakat bisa usaha dari rumah tanpa tekanan finansial,” ujarnya.
Kunjungan dua menteri di Malang ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah dan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional. Dengan capaian 247 ribu unit rumah subsidi hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah optimistis dapat merealisasikan visi “Satu Keluarga, Satu Rumah Layak” di seluruh Indonesia
Pewarta: *Ali/Moh.Al Kar
