SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Konflik internal di tubuh DPD Partai Golkar Kota Malang kian memanas. Ratusan kader menyatakan sikap tegas dengan menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan menyatakan siap mundur dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
Aksi konsolidasi kader digelar di depan Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Sabtu (3/1/2026). Dalam aksi itu, sekitar 500 pemegang KTA Partai Golkar menyampaikan protes terbuka sekaligus kembali menyegel kantor partai. Penyegelan dilakukan lantaran segel sebelumnya disebut telah dibuka oleh pihak yang tidak dikenal.
Tak hanya itu, jumlah KTA yang diserahkan disebut masih berpotensi bertambah. Sejumlah kader lainnya dikabarkan masih mengumpulkan KTA sebagai bentuk penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang menetapkan Djoko Prihatin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang.
Pernyataan sikap kader disampaikan oleh Agus Sukamto selaku Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Malang. Ia menegaskan, langkah yang diambil para kader telah melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum internal partai.
“Ini sudah kita tempuh melalui jalur hukum. Sampai detik ini kita masih menunggu keputusan Mahkamah Partai,” ujar Agus, dikutip Times Indonesia, Minggu (4/1).
Menurut Agus, para kader telah mengajukan permohonan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) ke Mahkamah Partai Golkar. Musdalub dinilai sebagai langkah konstitusional untuk merespons kondisi internal partai yang dinilai bermasalah.
Ia juga mempertanyakan proses pencalonan dalam Musda sebelumnya. Agus menyebut, dinamika pra-Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Kemarin saat pra-Musda muncul empat sampai lima calon. Namun ketika mendekati pelaksanaan Musda, yang tersisa hanya satu calon, yaitu Djoko Prihatin,” kata Agus.
Selama aksi berlangsung, para kader menyuarakan yel-yel “Selamatkan Golkar Kota Malang”. Massa juga secara terbuka mendesak Djoko Prihatin untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang.
Agus menilai, seluruh proses Musda perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, dugaan ketidakterbukaan dalam proses tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penyegelan kantor serta pengajuan permohonan ke Mahkamah Partai.
“Teman-teman mengkaji ini sebagai setingan. Golkar adalah partai kader, sehingga prosesnya seharusnya demokratis,” pungkas Agus.
