SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tautan atau formulir daring yang mengatasnamakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam beberapa hari terakhir, pesan berantai di media sosial dan aplikasi pesan instan ramai beredar, menawarkan pendaftaran BLT melalui tautan palsu dengan meminta data pribadi warga seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank.
Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Donny Sandito, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari pemerintah.
“Yang nanti melaksanakan itu adalah petugas Dinas Sosial, sehingga tidak akan meminta KTP, KK, dan lain sebagainya,” ujarnya , Sabtu (25/10/2025).
Donny menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memang sedang mempersiapkan penyaluran BLT Sementara (BLTS) dengan nominal Rp900 ribu untuk tiga bulan, namun proses pendataan dilakukan langsung oleh petugas resmi dari Dinas Sosial, bukan melalui link online.
Ia menambahkan, hingga tanggal 28 Oktober 2025 mendatang pihaknya akan melakukan ground checking lapangan untuk memastikan validitas data penerima.
Kementerian Sosial telah mengirimkan data sebanyak 45.500 calon penerima BLT di Kota Malang untuk diverifikasi oleh petugas lapangan.
Verifikasi ini melibatkan petugas PKH (Program Keluarga Harapan), TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang tersebar di setiap kelurahan.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan penerima bantuan masih memenuhi kriteria dan benar-benar layak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Menurut Donny, pemeriksaan meliputi keberadaan warga yang terdata, apakah masih tinggal di alamat yang sama, telah meninggal dunia, atau sudah berpindah domisili.
Selain itu, warga yang diketahui sudah menjadi ASN, TNI, Polri, atau memiliki usaha dengan pendapatan besar akan otomatis dicoret dari daftar penerima bantuan.
Dinsos juga akan menyinkronkan data tersebut dengan Dispendukcapil Kota Malang dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat.
“Mereka pasti didatangi, ya. Pasti akan diground check oleh petugas. Dan tidak mungkin ground check-nya melalui aplikasi atau apa enggak. Langsung didatangi,” tegas Donny.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik menanggapi pesan berantai di media sosial.
Dinsos memastikan, warga yang berhak menerima akan didatangi langsung oleh petugas untuk verifikasi dan penyerahan buku tabungan maupun virtual account (VA) dari bank Himbara atau kantor pos yang telah ditunjuk pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari maraknya isu bantuan sosial dengan modus tautan palsu dan pengumpulan data pribadi secara ilegal.
