Suaramalang.com, Malang – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) turut merespon atas munculnya kekhawatiran mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah seorang peserta Pilkada. Hal tersebut turut dikhawatirkan terjadi di Kota Malang.
Asisten l Bidang Hukum dan Pemerintahan LIRA Jawa Timur, Wiwid Tuhu Prasetyanto mengatakan, bukan tanpa alasan pihaknya menyoroti kekhawatiran tersebut. Pasalnya, salah satu tokoh yang disebut menjadi kuat dalam Pilkada Kota Malang adalah Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Hal itu juga dipertegas dengan pengajuan pengunduran diri Wahyu Hidayat sebagai Pj Wali Kota Malang per tanggal 27 Juli 2024 lalu. Sampai saat ini, nama Wahyu Hidayat pun santer dikabarkan bakal diusung oleh Partai Gerindra.
Pria yang akrab disapa Tuhu ini menilai, bahwa saat ini Wahyu Hidayat semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tentu hal itu dengan memanfaatkan posisinya sebagai Pj Wali Kota Malang. Namun di sisi lain hal itu masih ia anggap sebagai hal yang lumrah.
“Dengan catatan tidak memanfaatkan program Pemerintah Kota Malang maupun APBD Kota Malang untuk tujuan mencitrakan dirinya sebagai Calon Walikota Malang,” ujar Tuhu.
Namun di sisi lain, dirinya khawatir atas citra Wahyu Hidayat yang saat ini banyak muncul di berbagai media massa maupun media sosial. Yakni salah satunya dengan membagikan souvenir seperti kaos dengan foto dengan julukan Pak Mbois dan tagline Mbois Ilakes.
“Kaos itu dipakai para ASN ketika turun ke masyarakat. Akan berpotensi menjadi masalah bila ternyata nanti pada saat memasuki tahapan masa kampanye ternyata foto diri dan tagline tersebut benar digunakan Wahyu Hidayat untuk kampanye resmi,” jelas pria yang berprofesi sebagai advokat ini.
Menurutnya, hal itu secara gamblang dapat memunculkan opini bahwa Wahyu Hidayat telah mencuri start untuk berkampanye. Terlebih dengan memobilisasi sumber daya sebagai seorang Pj Wali Kota Malang. Termasuk dari kalangan ASN.
“Jelas bisa kita anggap Pj Walikota Bersama dengan ASN Kota Malang mencuri start kampanye lebih dulu. Padahal kami melihat banyak Kepala Dinas termasuk Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso dalam beberapa kegiatan menggunakan atribut citra diri tersebut dengan santainya,” tutur Tuhu.
Selain masalah politisasi ASN, dirinya juga menangkap adanya kekhawatiran lain. Salah satunya dengan penunjukan orang-orang yang baru dilantik di Perumda Tugu Tirta. Dimana dua orang Direksi terpilih diduga merupakan orang titipan Pj Wali Kota Malang yang ditunjuk menjelang pengunduran dirinya.
“Kita tahulah, Perumda Tugu Tirta ini BUMD yang paling basah di Kota Malang, yang dikhawatirkan akan turut kena imbas politisasi menjelang Pilkada Kota Malang 2024 yang sudah tinggal 3-4 bulan lagi,” urainya.
Namun demikian, dirinya memastikan bahwa kekhawatiran yang ia sampaikan tidak dilatarbelakangi ego secara personal. Namun, dirinya berusaha untuk turut berkontribusi dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang.
“Hubungan kami dengan Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat sangat baik, semenjak beliau di Kabupaten Malang hingga saat ini masuk di Pemerintah Kota Malang kami mensupport penuh, untuk itu karena bentuk kepedulian kami, LIRA mengingatkan beliau untuk berhati-hati dalam menentukan Langkah-langkah politiknya ke depan,” pungkasnya.
Pewarta : M.Nur/Bram*
