SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Gejolak internal Partai Golkar Kota Malang masih memanas. Sejumlah kader kembali melakukan penyegelan Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Klojen, Sabtu (3/1/2026). Aksi ini menjadi lanjutan protes atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Kota Malang 2025.
Penyegelan dilakukan setelah sebelumnya segel kantor dibuka secara paksa oleh pihak yang tidak dikenal. Para kader menilai pembukaan segel tersebut memperuncing konflik internal yang hingga kini belum menemukan titik temu.
Musda Golkar Kota Malang sendiri digelar di Surabaya pada Minggu (14/12/2025). Dalam forum tersebut, Djoko Prihatin ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang. Namun, keputusan itu terus menuai penolakan dari sebagian kader yang menilai proses Musda sarat kejanggalan.
Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendalaman menyeluruh terhadap proses Musda. Pendalaman dilakukan sejak tahapan pra-Musda, pelaksanaan, hingga pasca-Musda.
“Pendalaman ini dilakukan melalui komunikasi internal, penelusuran dokumen, serta mendengarkan keterangan dari berbagai unsur kader,” ujar Agus, dikutip MalangVoice, Minggu (4/1).
Menurut Agus, salah satu temuan yang dianggap paling serius adalah dugaan tidak terpenuhinya syarat kualifikasi pendidikan oleh Ketua DPD Golkar Kota Malang terpilih.
“Berdasarkan pendalaman awal, terdapat indikasi kuat Saudara Djoko tidak memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1),” kata Agus.
Atas temuan tersebut, kader menilai aspirasi yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan rasional. Agus menyebut, sengketa hasil Musda kini telah resmi diajukan ke Mahkamah Partai Golkar dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan.
“Teman-teman sudah melangkah ke Mahkamah Partai, dan dinyatakan memenuhi syarat. Dalam waktu dekat akan disidangkan,” jelasnya.
Dewan Pertimbangan Golkar Kota Malang pun secara terbuka meminta Djoko Prihatin untuk memberikan klarifikasi sekaligus mengambil langkah etis dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Dengan kesadaran penuh akan etika, moral, dan tanggung jawab politik, demi menjaga kehormatan pribadi dan marwah Partai Golkar, sebaiknya Saudara Joko Prihatin secara sukarela mengundurkan diri sesegera mungkin,” jelasnya.
Agus menegaskan, sikap tersebut bukan ditujukan untuk menjatuhkan individu tertentu. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menyelamatkan Partai Golkar Kota Malang dari konflik berkepanjangan.
“Ini demi menjaga kehormatan, kredibilitas, dan masa depan Partai Golkar Kota Malang agar tidak terus berada dalam pusaran konflik dan kegaduhan internal,” tutup Agus.
