SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Kasus dugaan keracunan massal di MTs Al-Khalifah, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, kini bukan sekadar perkara kesehatan. Di baliknya, muncul tarik-menarik kepentingan dan gengsi politik antar pihak yang justru berpotensi mengaburkan kebenaran.
Peristiwa bermula saat kegiatan Sosialisasi Pentingnya Pola Gizi (SPPG) yang digelar perusahaan MBG–BGN di sekolah tersebut. Usai kegiatan, 16 siswa dan dua guru dilaporkan mengalami gejala mual dan pusing setelah mengonsumsi minuman kesehatan bermerek MBG.
Kini, Polres Malang tengah menyelidiki penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Sampel makanan dan minuman sudah dikirim ke laboratorium untuk diuji.
Tak berhenti disana, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara kegiatan promosi SPPG di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Perusahaan menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dalam penyelidikan.
Namun, langkah penghentian itu justru menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, masyarakat menuntut kejelasan dan tanggung jawab. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa reaksi berlebihan bisa mengguncang program gizi nasional yang sudah dijalankan di banyak sekolah.
Di internal DPRD Kabupaten Malang, persoalan ini berubah menjadi arena perdebatan politik.
Zulham Mubaroq yang merupakan politisi PDI Perjuangan mengkritik MBG karena diduga belum memiliki izin resmi seperti SLHS dan SPPG, sementara Alayik Mubaroq (Gerindra) justru menilai persoalan itu harus dikaji secara prosedural dalam forum resmi dewan.
Alih-alih memperjuangkan kepentingan publik, perdebatan dua politisi ini justru memperlihatkan ego kelembagaan yang saling menonjolkan diri, bukan mencari solusi.
Sementara itu, Abdul Qodir, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, menegaskan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan kecepatan dalam membuka hasil uji laboratorium. “Jangan biarkan publik berspekulasi. Kebenaran harus disampaikan apa adanya, tanpa ditutupi oleh kepentingan politik,” ujarnya.
Tak hanya legislatif, sorotan tajam juga datang dari Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu P., SH., MH. Menurutnya, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk menjaga integritas, bukan saling menyalahkan.
“Faktanya, tidak semua penerima manfaat pada kegiatan itu mengalami sakit. Jadi tidak perlu reaksi berlebihan sampai menghentikan program pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai, langkah terbaik adalah menunggu hasil laboratorium sambil memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak manapun.
“Yang perlu dijaga adalah amanat Presiden: keselamatan rakyat di atas segalanya. Kebenaran tidak boleh ditukar dengan gengsi politik, apalagi dengan kepentingan pribadi. Ini tentang integritas,” tandas Wiwid.
Di sisi lain, Pemkab Malang melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pendalaman terhadap dugaan keracunan ini. Uji laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman tengah berlangsung.
Pemkab juga menegaskan, kegiatan promosi produk di sekolah-sekolah akan dievaluasi dan diawasi lebih ketat, agar kejadian serupa tak terulang.
Sementara masyarakat berharap, seluruh pihak menahan diri agar proses penyelidikan berjalan jujur dan transparan. Sebab di tengah hiruk-pikuk politik dan kepentingan lembaga, yang paling dirugikan adalah para siswa, penerima manfaat program yang seharusnya dilindungi, bukan dipolitisasi.
Pewarta : Bahari
