Suaramalang – Meta harus memotong separuh biaya berlangganan bulanan Facebook dan Instagram menjadi 5,99 euro (Rp 102 ribu) dari sebelumnya 9,99 euro (Rp 170 ribu).
Ini adalah langkah yang dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran dari regulator privasi dan antimonopoli.
Pemotongan harga ini menyusul meningkatnya kritik dari aktivis privasi dan kelompok konsumen mengenai biaya berlangganan bebas iklan Meta di Eropa, yang menurut para kritikus mengharuskan pengguna membayar biaya untuk menjamin privasi mereka.
Meta meluncurkan layanan ini pada bulan November untuk mematuhi Digital Markets Act (DMA), yang membatasi kemampuan platform untuk mempersonalisasi iklan bagi pengguna tanpa persetujuan mereka, sehingga merusak sumber pendapatan utamanya.
Perusahaan mengatakan mereka memilih model berlangganan untuk menyeimbangkan tuntutan undang-undang privasi Uni Eropa dan DMA yang saling bertentangan.
“Kami ingin mempercepat prosesnya untuk beberapa waktu karena kami perlu mencapai keadaan stabil. Jadi kami menawarkan pengurangan harga dari 9,99 euro [Rp 170 ribu] menjadi 5,99 euro [Rp 100 ribu] untuk satu akun dan 4 euro [Rp 68 ribu] untuk akun tambahan lainnya,” kata pengacara Meta Tim Lamb dalam sidang Komisi Eropa, dikutip Reuters, Jumat (22/3/2024).
“Sejauh ini, angka tersebut merupakan kisaran terendah yang harus dibayar oleh orang yang berakal sehat untuk mendapatkan layanan berkualitas tersebut. Dan menurut saya ini adalah tawaran yang serius. Ketidakpastian regulasi sedang terjadi dan perlu segera diselesaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, aktivis privasi Austria Max Schrems mengatakan masalahnya bukan pada biaya.
“Kami tahu dari semua penelitian bahwa biayanya juga 1,99 euro [Rp 34 ribu] atau kurang akan menyebabkan perubahan persetujuan dari 3-10 persen yang benar-benar menginginkan iklan tersebut menjadi 99,9% yang tetap mengklik,” katanya, mengacu pada undang-undang privasi UE.
Schrem menambahkan bahwa di Uni Eropa, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) memerlukan persetujuan untuk diberikan secara bebas.
“Pada kenyataannya, ini bukan soal jumlah uang, ini soal keseluruhan pendekatan ‘bayar atau tidak’. Tujuan utama dari ‘bayar atau OK’ adalah membuat pengguna mengklik OK, meskipun itu bukan pilihan mereka yang bebas dan tulus. Kami tidak berpikir bahwa “hanya dengan mengubah jumlah, pendekatan ini menjadi undang-undang,” ujarnya.
