SUARAMALANG.COM, Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Selasa (20/10/2026), untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, tersebut menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Khofifah menegaskan, kepastian stok di depo atau terminal BBM harus diikuti distribusi yang lancar hingga ke SPBU. Pemerintah perlu memetakan kondisi pasokan secara menyeluruh dan segera mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan.
“Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU,” ujar Khofifah.
Menurutnya, ketersediaan BBM berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Sebagai salah satu pusat perekonomian nasional sekaligus simpul distribusi barang dan jasa, Jawa Timur membutuhkan pasokan yang terjaga agar transportasi, logistik, kegiatan usaha, dan aktivitas nelayan tidak terganggu.
“Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan,” katanya.
Khofifah Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
Khofifah menyoroti perlunya pengawasan yang menjangkau kondisi riil di lapangan. Ia mengungkapkan masih menemukan papan pengumuman di SPBU yang menyebutkan Solar sedang dalam perjalanan, meskipun informasi stok menunjukkan pasokan tersedia.
Menurutnya, pemantauan distribusi secara digital perlu diimbangi pengecekan langsung agar kendala penyaluran bisa segera diketahui. Ia juga meminta Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan serta menindak tegas dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Khofifah turut mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk memantau jalur distribusi. Langkah ini diperlukan guna mengantisipasi dugaan praktik penimbunan maupun pembelian BBM menggunakan tangki berkapasitas besar yang berpotensi disalahgunakan.
Di sisi lain, Pemprov Jatim membutuhkan informasi terkini mengenai kendala rantai pasok, termasuk kemungkinan masalah pengiriman kapal tanker atau penyesuaian kuota. Informasi yang akurat dan terkoordinasi dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.
ESDM Siapkan Tambahan 21 Mobil Tangki
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM mencukupi, baik di terminal maupun di setiap SPBU.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” ujarnya.
Untuk mempercepat distribusi, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah langkah. Upaya tersebut mencakup penambahan pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta perpanjangan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Pemerintah pusat juga akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pertamina untuk memantau perkembangan penyaluran BBM.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” kata Ahmad Erani.
