SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Konflik internal Partai Golkar Kota Malang kembali memanas setelah puluhan kader melakukan penyegelan Kantor DPD Golkar Kota Malang, Sabtu (3/1/2026), sebagai bentuk protes lanjutan atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI.
Aksi tersebut dilakukan menyusul dibukanya segel kantor oleh oknum orang tidak dikenal (OTK) pada Kamis (1/1/2026), padahal sebelumnya kantor partai berlambang pohon beringin itu telah disegel kader sejak 14 Desember 2025.
Penyegelan ulang ini mencerminkan kekecewaan mendalam kader akar rumput terhadap proses dan hasil Musda XI Golkar Kota Malang yang menetapkan Djoko Prihatin sebagai ketua terpilih.
Dewan Pertimbangan (Wantimbang) DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menilai Musda sarat kejanggalan prosedural yang bertentangan dengan prinsip demokrasi internal partai.
“Waktu pendaftaran (calon Ketua DPD Golkar Kota Malang) hanya dibuka tiga jam, dari jam 12.00 sampai jam 15.00. Ini janggal sekali,” ujar Agus.
Selain waktu pendaftaran yang sangat singkat, Musda hanya membuka pendaftaran satu hari dan digelar di Surabaya tanpa alasan yang dinilai rasional oleh kader. Kondisi tersebut dianggap menutup ruang kompetisi sehat dan membatasi peluang munculnya kandidat alternatif.
Wantimbang juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses administrasi pencalonan. Dokumen persyaratan dan surat dukungan disebut sulit diakses serta tidak dapat diverifikasi oleh kader secara terbuka.
Situasi ini memunculkan dugaan rekayasa dukungan dalam proses pendaftaran calon ketua. Agus menyebut, struktur kepanitiaan Musda dinilai memfasilitasi pendaftaran dengan dukungan yang telah disiapkan sebelumnya.
Selain aspek prosedural, Wantimbang turut menyinggung dugaan tidak terpenuhinya syarat kualifikasi pendidikan oleh ketua terpilih. Temuan awal tersebut dinilai mencederai marwah partai, terlebih Kota Malang dikenal luas sebagai kota pendidikan.
Atas berbagai persoalan itu, sengketa Musda XI Golkar Kota Malang kini telah diajukan ke Mahkamah Partai Golkar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan.
Agus menegaskan, langkah kader bukan bertujuan menjatuhkan individu, melainkan sebagai upaya menyelamatkan organisasi dari konflik berkepanjangan yang dapat merusak kredibilitas partai di mata publik.
“Dengan kesadaran penuh akan etika, moral, dan tanggung jawab politik, demi menjaga kehormatan pribadi dan marwah Partai Golkar, sebaiknya Saudara Joko Prihatin secara sukarela mengundurkan diri sesegera mungkin,” tegasnya.
