SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) resmi memulai hari pertama kegiatan di Kota Malang pada Senin, 14 Juli 2025.
Para siswa mengikuti serangkaian kegiatan awal berupa tes kesehatan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), hingga persiapan tinggal di asrama.
Program Sekolah Rakyat di Kota Malang merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut Kota Malang masuk dalam pelaksanaan tahap 1A sesuai arahan dari Kementerian Sosial.
“Pak Menteri Sosial berpesan bahwa Pak Presiden mempercepat Sekolah Rakyat pada tahap 1A,” kata Wahyu saat meninjau langsung di lokasi Politeknik Kota Malang (Poltekom).
Gedung Poltekom di Jalan Raya Tlogowaru, Kedungkandang, disiapkan sebagai fasilitas transisi selama lima tahun sebelum SRMP menempati lahan permanen milik Pemerintah Kota Malang.
Wahyu memastikan bahwa seluruh fasilitas pembelajaran hingga kebutuhan asrama telah tersedia dan layak digunakan.
“Saya sudah cek, semua sudah siap. Fasilitas pembelajaran, termasuk asrama seperti kasur, guling, almari, dan kamar mandi sudah tersedia lengkap,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi para orangtua siswa yang mempercayakan anak-anaknya mengikuti program pendidikan non-formal ini.
Wahyu berpesan kepada seluruh siswa agar fokus pada satu tugas utama selama di Sekolah Rakyat.
“Tugas kalian hanya satu: belajar, belajar, dan belajar,” katanya menegaskan.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Wahyu menyatakan bakal melakukan evaluasi dalam waktu satu bulan sejak kegiatan dimulai.
“Mungkin dalam kurun waktu satu bulan akan kami evaluasi untuk mengetahui apa yang masih kurang,” jelasnya.
Selain itu, siswa SRMP Kota Malang juga menjalani tes kebugaran dan tes psikologi sebagai bagian dari rangkaian MPLS.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa berbagai tes ini penting untuk menentukan intervensi pemerintah.
“Tadi MPLS diawali tes kesehatan, terus setelahnya ada tes kebugaran, dan tes psikologi,” terang Donny.
Menurutnya, kesehatan siswa menjadi prioritas sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.
“Sesuai arahan Presiden, dia nanti disembuhkan dulu, baru setelah itu mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat, pendanaan langsung dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Pendanaan penuh program Sekolah Rakyat sepenuhnya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana mandat pemerintah pusat.
SRMP Kota Malang menjadi sekolah ke-16 yang dibuka di Indonesia dalam kerangka program nasional Sekolah Rakyat.
“Jadi namanya ini Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16, karena Kota Malang urutan ke-16 se-Indonesia,” imbuh Donny.
Di Gedung Poltekom, fasilitas untuk mendukung proses pendidikan dilengkapi dengan 13 guru, 4 wali asuh, 2 wali asrama, 5 petugas keamanan, 1 juru masak, 11 petugas kebersihan, dan 1 operator data pokok pendidikan (Dapodik).
Dengan semua kesiapan ini, pemerintah berharap program SRMP di Kota Malang berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah Kota Malang berkomitmen terus mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan demi suksesnya program nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden RI ini.
Pewarta : M.Nur
