SUARAMALANG.COM, Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat dan memantik perdebatan nasional setelah disampaikan langsung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Gagasan tersebut disampaikan Bahlil dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam, dan langsung menjadi sorotan publik.
Bahlil mengungkapkan bahwa Golkar telah lama mengkaji opsi pilkada tidak langsung dan wacana tersebut bahkan sudah disampaikan sejak setahun lalu.
“Khusus soal pilkada, setahun lalu kami sudah menyampaikan kalau bisa kepala daerah dipilih melalui DPRD saja. Memang banyak pro dan kontra, tetapi setelah kami kaji, alangkah baiknya dilakukan melalui DPRD kabupaten/kota agar tidak lagi menimbulkan banyak kerumitan,” ujar Bahlil, Kamis (8/1/2026).
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa perubahan mekanisme pilkada tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui kajian yang komprehensif.
“Ini perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh,” katanya.
Seiring menguatnya wacana tersebut, dukungan politik di parlemen mulai mengerucut dengan lima partai menyatakan sikap sejalan terhadap pilkada melalui DPRD.
Partai Demokrat menjadi partai terbaru yang menyatakan dukungan setelah sebelumnya menyebut masih perlu kajian mendalam.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa baik pilkada langsung maupun melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sama.
Ia menyebut mekanisme pemilihan kepala daerah “sama-sama sah secara konstitusional karena mekanismenya diatur oleh undang-undang.”
Partai Golkar sendiri tampil sebagai pengusung utama gagasan ini dan telah menjadikannya sikap resmi partai dalam hasil Rapimnas Golkar Desember 2025.
Golkar menilai kedaulatan rakyat tetap dapat dijalankan melalui mekanisme perwakilan di DPRD.
Dukungan serupa datang dari Partai Gerindra yang menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari sisi anggaran, proses penjaringan kandidat, serta mampu menekan tingginya ongkos politik.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak pertengahan 2025 juga telah mendorong evaluasi total pilkada langsung demi meminimalkan dampak negatif seperti politik uang dan konflik sosial.
Sementara itu, Partai Nasdem berpandangan bahwa pilkada melalui DPRD tetap berada dalam koridor demokrasi selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masih berada pada tahap pengkajian.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya melibatkan pakar, masyarakat sipil, dan akademisi sebelum menentukan sikap final.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai praktik politik uang, politik dinasti, dan politik identitas dalam pilkada langsung perlu dievaluasi secara serius.
Berbeda dengan partai lain, PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan “hak rakyat yang tidak bisa dialihkan kepada segelintir anggota DPRD.”
Meski berada dalam posisi minoritas di parlemen, PDI-P meyakini dinamika politik dan suara publik tetap akan memengaruhi arah kebijakan ke depan.
