SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mantan calon wakil presiden 2024 Mahfud MD menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya melaporkan dugaan “mark up” proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh adalah hal yang tidak lazim dalam prosedur hukum pidana.
“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,” ujar Mahfud melalui akun X miliknya, Minggu (19/10/2025).
Mahfud menjelaskan, dalam hukum pidana, aparat penegak hukum (APH) seharusnya langsung menyelidiki ketika ada informasi mengenai dugaan tindak pidana, bukan menunggu laporan.
“Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,” tuturnya.
Menurut Mahfud, permintaan KPK tersebut merupakan kekeliruan prosedural, sebab sumber awal informasi mengenai kemelut proyek Whoosh bukan berasal dari dirinya.
Ia menegaskan, perbincangan soal dugaan pembengkakan biaya proyek KCJB pertama kali disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan ekonom Antony Budiawan dalam sebuah dialog televisi.
“Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG,” jelas Mahfud.
Mahfud juga menambahkan, apabila KPK memang berminat menyelidiki kasus dugaan mark up tersebut, lembaga antirasuah itu tak perlu menunggu laporan darinya.
“Kalau KPK mau menyelidiki, ya panggil saja saya. Saya akan tunjukkan siaran itu. Baru setelah itu KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas kemelut Whoosh. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,” paparnya.
Kompas.com melaporkan, hingga berita ini ditulis, juru bicara KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto belum memberikan tanggapan atas pernyataan Mahfud MD tersebut.
Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menuai sorotan karena beban utang yang kini menumpuk pada pihak BUMN.
Proyek yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus bergantung pada dana APBN untuk menjaga keberlanjutannya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, sejak awal proyek tersebut memang bermasalah.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo–Gibran” di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Luhut, China bersedia melakukan negosiasi ulang, namun prosesnya tertunda akibat pergantian pemerintahan.
“Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” ujarnya.
