SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Polemik rencana pembangunan jalan tembus yang menghubungkan RW 9 dan RW 12 Kelurahan Mojolangu, Kota Malang, kini memasuki tahap mediasi di pengadilan. Di tengah proses hukum tersebut, warga Perumahan Griya Shanta mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka dan transparan agar persoalan tidak berlarut serta memicu kesalahpahaman di masyarakat.
Rencana jalan tembus Mojolangu sebelumnya menuai penolakan dari sebagian warga Griya Shanta karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Perbedaan pandangan itu akhirnya bergulir ke ranah hukum dan saat ini masih berada pada tahap mediasi, membuka ruang dialog antar pihak yang terlibat.
Sekretaris RW 12 Kelurahan Mojolangu, M. Nasrul Hamzah, menilai momentum mediasi seharusnya dimanfaatkan untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar tidak ada kecurigaan maupun asumsi yang berkembang di tengah warga.
“Tidak ada salahnya semua pihak duduk bersama dan membuka ruang diskusi dan komunikasi. Baik Pemerintah Kota Malang, warga Perumahan Griya Shanta serta pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan perumahan,” ujar Hamzah, Kamis (15/1/2026).
Dorongan Peran Aktif Pemkot Malang
Hamzah juga mendorong Pemerintah Kota Malang agar lebih proaktif, tidak hanya fokus pada polemik jalan tembus, tetapi juga memperhatikan persoalan lain yang selama ini dirasakan warga Griya Shanta. Ia menyebut banjir kiriman dan kepadatan lalu lintas sebagai masalah laten yang kerap muncul, terutama karena di sekitar kawasan tersebut terdapat sejumlah sekolah.
Menurutnya, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi menyeluruh, termasuk kemungkinan intervensi kebijakan guna meminimalkan dampak pembangunan terhadap kualitas hidup warga. Ia menilai pembahasan jalan tembus tidak bisa dilepaskan dari konteks tata kelola kawasan secara keseluruhan.
“Kalau nanti ada komunikasi lanjutan, sebaiknya persoalan lain juga dibahas. Banjir kiriman masih sering terjadi, begitu juga kepadatan lalu lintas jalan, ini tentu menjadi kekhawatiran warga,” jelasnya.
Meluruskan Informasi yang Beredar
Selain aspek teknis dan lingkungan, warga juga menyoroti beredarnya informasi simpang siur terkait rencana lanjutan di balik proyek jalan tembus Mojolangu. Isu mengenai pembangunan hunian berskala besar, mulai dari konsep tower hingga perumahan, dinilai perlu diluruskan secara terbuka agar tidak memicu keresahan.
Hamzah menilai ketidakjelasan informasi justru memperlebar jarak kepercayaan antara warga dan pemangku kebijakan. Karena itu, ia berharap forum komunikasi dapat menjadi ruang klarifikasi resmi mengenai arah pembangunan kawasan tersebut.
Pada akhirnya, warga Griya Shanta berharap proses mediasi tidak berhenti pada penyelesaian formal di pengadilan, tetapi juga melahirkan kesepahaman bersama. Komunikasi yang transparan dinilai dapat menciptakan rasa aman dan kejelasan bagi warga, sekaligus membantu pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih diterima masyarakat.
