SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru mencapai Rp13,2 triliun dari total Rp171 triliun per Agustus 2025.
Ultimatum ini diberikan setelah pemerintah melihat keterlambatan serius dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Purbaya menyatakan akan memulai patroli anggaran mulai pekan depan untuk memastikan percepatan penyerapan belanja negara.
“Nanti minggu depan saya mulai jalan. Kita lihat kementerian mana yang paling pas untuk dipatroli,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Patroli anggaran ini merupakan mekanisme pengawasan langsung yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mencegah dana publik menganggur dan membebani negara.
Menkeu menegaskan bahwa pihaknya siap mengambil alih dana MBG jika BGN gagal menyerapnya sesuai target.
“Bukan negur, kita membantu. Tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair,” ujarnya.
Langkah ini disebut sebagai strategi stick and carrot, yaitu memberikan dukungan sekaligus sanksi untuk mempercepat serapan.
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan tim khusus yang akan diturunkan langsung untuk membantu BGN mengatasi hambatan teknis dan birokrasi di lapangan.
Presiden Prabowo, kata Purbaya, telah memberikan persetujuan penuh atas kebijakan ini.
“Dia (presiden) setuju juga uangnya tidak bisa diserap. Dia bilang, ‘Saya oke, bagus,’” kata Purbaya menirukan pernyataan Presiden.
Dari perspektif hukum, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan ketat berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan pelaksana APBN 2025.
Jika BGN tidak dapat menunjukkan perbaikan signifikan, maka langkah penarikan dana dapat dilakukan sebagai bagian dari mekanisme realokasi.
Patroli anggaran juga dipandang sebagai bentuk penegakan disiplin fiskal untuk kementerian/lembaga lainnya agar tidak menahan belanja negara yang sudah disetujui.
Ekonom menilai, kegagalan penyerapan anggaran bukan hanya merugikan program MBG, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena belanja pemerintah merupakan motor utama dalam mempercepat perputaran uang di masyarakat.
Dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran, keberhasilan BGN akan diuji melalui pengawasan intensif ini.
Jika target tidak tercapai, program MBG berpotensi menjadi catatan negatif dalam laporan akhir tahun fiskal pemerintah.
Pewarta : M.Nan
