SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan kembali jadi perbincangan. Di Malang Raya, sejumlah menu yang dibagikan ke siswa memicu kritik karena dinilai kurang layak dan tak sebanding dengan anggaran per porsi.
Sejak awal pekan, unggahan menu MBG dari berbagai sekolah di Kota dan Kabupaten Malang ramai di media sosial. Paket makanan kering yang dibagikan pada 23–24 Februari 2026 itu menuai sorotan, terutama terkait harga dan kandungan gizinya.
Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengaku melakukan pemantauan langsung di dua SD negeri dan satu SMP negeri di wilayah Klojen.
“Kalau pengamatan saya hanya di dua SDN dan satu SMPN di Klojen. Menurut saya kurang layak ya kalau ditinjau dari sisi harga yang tidak sampai menyentuh angka Rp 8.000,” terangnya.
Ia menyebut pada hari pertama siswa menerima roti kukus, telur rebus, kurma dan kacang goreng. Sedangkan hari berikutnya berisi roti, apel, dan susu. Dari perkiraannya, paket tersebut tidak mencapai Rp 8.000 per porsi.
“Mindset dari SPPG jangan mencari keuntungan sebesar besarnya , karena keuntungan SPPG kan sudah dialokasikan oleh negara,” tegasnya.
Menurut Arief, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar anak, pengawasan harus benar-benar ketat. “Dengan demikian maka program besar ini bisa benar benar sukses,” pungkasnya.
Temuan serupa muncul di Kabupaten Malang. Di salah satu SD negeri di Kepanjen, siswa dilaporkan menerima telur, jeruk, roti, dan kurma. Menu tersebut dinilai belum mencerminkan konsep makan bergizi yang menjadi semangat program.
Menu MBG saat Ramadhan di salah satu sekolah Malang Raya. (Foto: istimewa)
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai esensi program harus tetap dijaga.
“Program ini seharusnya memperkuat gizi anak, bukan sekadar formalitas pembagian makanan, kalau menunya seperti itu, jelas tidak mencerminkan program makan bergizi yang dirancang pemerintah,” paparnya.
Menu MBG di salah satu sekolah di Malang Raya saat Ramadhan. (Foto: istimewa)
Namun tak semua pihak sepakat dengan kritik yang beredar. Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra, Zia’ul Haq, meminta masyarakat melihat persoalan secara utuh.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Saat ini terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dari informasi yang beredar, dugaan ketidaksesuaian hanya ditemukan di dua atau tiga titik.
“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” tandas Zia’ul Haq.
