SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong perusahaan teknologi Amerika Serikat memperluas investasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Kontribusi tersebut diharapkan mencakup penciptaan peluang ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki layanan publik.
Pesan itu disampaikan Meutya saat bertemu delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Meutya menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak cukup hanya mengandalkan perluasan infrastruktur dan konektivitas internet. Investasi juga perlu disertai transfer pengetahuan, pengembangan talenta digital, serta pemerataan akses terhadap inovasi, termasuk bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
“Pembangunan digital tidak cukup hanya menghubungkan masyarakat dengan internet. Konektivitas harus membuka peluang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki pelayanan publik,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, transformasi digital Indonesia bertumpu pada tiga prinsip, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiganya menjadi landasan untuk memastikan perluasan konektivitas berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas masyarakat dan pelindungan dalam penggunaan teknologi.
Karena itu, pemerintah mendorong perusahaan teknologi AS memperbesar kontribusinya melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri digital.
Pengembangan AI Perlu Diimbangi Regulasi yang Jelas
Selain investasi, pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Meutya menyatakan Indonesia terbuka terhadap inovasi dan investasi AI, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan keamanan, pelindungan anak, serta data pribadi.
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan AI. Namun, peluang tersebut juga membutuhkan tata kelola yang memadai agar teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab.
Dalam penyusunan kebijakan digital, termasuk peta jalan AI nasional, Kemkomdigi berkomitmen membuka dialog dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya.
Meutya menilai kepastian regulasi menjadi faktor penting agar perusahaan dapat memahami arah kebijakan dan mengembangkan inovasi tanpa mengabaikan kepentingan publik. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan aturan yang disiapkan dapat dipahami dan diprediksi oleh industri.
Pendekatan tersebut diharapkan memberi ruang bagi inovasi sekaligus memastikan perkembangan teknologi berjalan sejalan dengan kebutuhan dan perlindungan masyarakat Indonesia.
USABC Soroti Pentingnya Kemitraan Pemerintah dan Industri
CEO US-ASEAN Business Council Brian McFeeters menilai kemitraan pemerintah dan sektor swasta semakin penting, terutama karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat.
Menurut Brian, kerja sama di bidang digital membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan perusahaan teknologi. Ia juga menyoroti kontribusi perusahaan AS di Indonesia melalui investasi, transfer pengetahuan, pendidikan, pengembangan keahlian, serta program tanggung jawab sosial perusahaan.
USABC, lanjut Brian, telah menyiapkan laporan yang mendokumentasikan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendukung penguatan hubungan ekonomi dan kerja sama digital Indonesia-Amerika Serikat.
Kemkomdigi memandang kemitraan tersebut sebagai peluang untuk membangun ekosistem digital yang produktif, inklusif, aman, dan tepercaya. Pemerintah berharap investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga memperkuat kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan.
