SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali menuai kritik. Alokasi Rp5 miliar untuk pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati dinilai bertolak belakang dengan minimnya dukungan terhadap pembinaan atlet daerah.
Di tengah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027, anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang hanya disetujui sebesar Rp1,4 miliar. Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan APBD.
Dinilai Tidak Mencerminkan Prioritas
Pengamat kebijakan publik sekaligus pemerhati olahraga, Nugroho, menilai perbedaan alokasi anggaran itu mencerminkan ketimpangan prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, investasi terhadap atlet seharusnya mendapat perhatian lebih besar.
“Sangat ironis ketika mobilitas pejabat difasilitasi dengan kemewahan miliaran rupiah. Sementara, ratusan atlet yang berjuang membawa nama daerah harus gigit jari dengan anggaran yang sangat minim,” ujar Nugroho, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai dana Rp1,4 miliar belum cukup menopang kebutuhan pembinaan olahraga sepanjang tahun. Sebagian besar anggaran diperkirakan akan habis untuk membiayai operasional organisasi.
Kondisi tersebut semakin berat setelah terdapat alokasi Rp300 juta yang dikhususkan bagi Askab PSSI Kabupaten Malang. Dengan demikian, dana yang dapat dimanfaatkan KONI untuk cabang olahraga lain hanya tersisa sekitar Rp1,1 miliar.
Bayangi Persiapan Porprov
Nugroho mengingatkan keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi proses pembinaan atlet. Dampaknya dapat dirasakan saat Kabupaten Malang mempersiapkan kontingen menuju Porprov X Jawa Timur 2027.
Padahal, pada Porprov IX Jawa Timur 2025, Kabupaten Malang mampu menembus posisi empat besar. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting yang seharusnya dijaga melalui dukungan anggaran memadai.
“Ini bukti bahwa Pemkab Malang kurang serius dalam meningkatkan prestasi olahraga. Jika atlet Kabupaten Malang meraih prestasi, tentunya akan membawa nama baik yang tidak hanya bagi Kabupaten Malang saja, namun juga marwah Bupati Malang,” tegasnya.
Menurutnya, pembinaan atlet merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Karena itu, kebijakan anggaran seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya pemenuhan fasilitas birokrasi.
BKAD Belum Beri Penjelasan
Secara administratif, pengadaan kendaraan dinas disebut telah mengikuti mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan yang berlaku. Namun, besarnya nilai anggaran tetap memunculkan kritik karena dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan di tengah kebutuhan sektor lain.
Sejumlah kalangan berharap Pemkab Malang kembali mengevaluasi skala prioritas belanja daerah. Dukungan terhadap olahraga dinilai penting untuk menjaga prestasi sekaligus memotivasi atlet yang membawa nama Kabupaten Malang di tingkat regional maupun nasional.
Hingga berita ini disusun, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang belum memberikan keterangan resmi terkait kritik atas perbandingan anggaran pengadaan mobil dinas dengan dana pembinaan olahraga.
