SUARAMALANG.COM, Kota Malang– Pemerintah Kota Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang melibatkan kelompok anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemuda sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Kegiatan bertema “Penguatan Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang Tematik dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” itu digelar di Sebuah Resort & Convention, Kamis (12/2/2026) Kota Malang
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, pendekatan tematik dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
“Kehadiran berbagai kelompok ini menjadi wujud kolaborasi dalam mewujudkan Kota Malang yang inklusif dan ramah bagi semua,” ujar Wahyu.
Menurutnya, pelibatan pemuda, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia menjadi kekuatan utama dalam menyusun arah pembangunan 2027. Pemerintah membuka ruang aspirasi mulai dari tingkat RT dan RW hingga kelurahan dan kecamatan.
Wahyu menyebut, aspirasi dari kelompok lanjut usia menjadi salah satu yang paling banyak disampaikan dalam forum tersebut. Hal ini dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Malang pada 2025 meraih penghargaan pembangunan daerah terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur serta masuk dalam jajaran terbaik tingkat nasional. Capaian tersebut, kata dia, menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan program pembangunan.
Penggerak PKK Apresiasi Musrenbang Tematik
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa peran perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, pelibatan perempuan melalui Tim Penggerak PKK merupakan kekuatan sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun dan didukung kebijakan serta pendanaan pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN.
Arumi menjelaskan, visi gerakan PKK 2025–2026 adalah mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera guna mendukung Indonesia Emas 2045. Fokus tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, serta pembangunan masyarakat yang inklusif.
Musrenbang tematik ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang menekankan prinsip keadilan sosial, keberpihakan, dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Kota Malang berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat terakomodasi dalam kebijakan daerah, tidak hanya pada sektor infrastruktur, tetapi juga dalam aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui forum ini, Pemkot Malang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Pewarta:*Ali Halim
